Tawwa... Mamuju Diganjar Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM

Wacana.info
Bupati Mamuju Terima Penghargaan dari Menkumham, Yasonna Laoly. (Foto/Humas Pemkab Mamuju)

JAKARTA--Dianggap mampu mengaplikasikan sejumlah standar penilaian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (HAM), pemerintah Kabupaten Mamuju pun diganjar penghargaan sebagai salah satu daerah peduli HAM tahun 2018. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly secara langsung memberikan penghargaan itu kepada Bupati Mamuju, Habsi Wahid di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa.

Bupati Mamuju, Habsi Wahid mengaku bersyukur atas prestasi tersebut. Dirinya pun menilai, apresiasi dari pemerintah pusat lewat Kemenkumham itu merupakan bentuk penghargaan kepada seluruh masyarakat Mamuju.

"Ini berkat solidaritas semua pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat. Lewat penghargaan ini juga dapat menjadi indikasi bahwa Mamuju adalah daerah yang sangat menghargai perbedaan di tengah ke bhinekaan masyarakat yang ada di daerah kita," sebut Habsi.

"Ini adalah kebahagiaan saya yang kedua di akhir tahun, setelah sebelumnya kita juga telah menerima penghargaan dari BPKP sebagai daerah dengan capaian penilaian dengan maturitas SPIP level 3. Saya yakin dengan berbagai pengakuan ini Mamuju akan semakin baik di masa yang akan datang," sambung Habsi seperti dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju, Rabu (12/12).

Terpisah, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Gunawan menjelaskan, Mamuju dan beberapa daerah lain di tanah air menerima penghargaan setelah berhasil memenuhi tujuh indikator sesuai dengan Permen Hukum dan HAM No 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM.

Diantaranya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, hak atas kependudukan, hak atas perumahan serta hak atas lingkungan.

Sementara itu, Dandim 1418 Mamuju, Jamet Nijo pun mengapresiasi prstasi yang diraih pemerintah kabupaten Mamuju itu. Kata dia, Mamuju memang sangat layak menerima penghargaan peduli HAM itu.

"Ini sangat dipengaruhi berbagai kebijakan Pemda yang banyak bersentuhan dengan masyarakat yang tentu saja sebagai indikator pemebuhan HAM. Diantaranya pendidikan. Bupati telah sangat memperhatikan sektor ini sehingga pendidikan di Mamuju tidak lagi berkesan sangat tertinggal," urai Jamet.

Di sisi lain, sambung Jamet, sektor pelayanan kesehatan juga telah mendapat sentuhan maksimal lewat berbagai program pemerintah. Diantaranya kehadiran Puskesmas satelit yang telah membangun ruang pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. 

"Habsi sangat mantap dengan program sahabat rakyat dengan menerjunkan pelayanan langsung pemerintahan yang biasanya hanya didapatkan di pusat perkotaan tapi dengan sahabat rakyat, Beliau langsung melayani masyarakat di tiap Kecamatan," Jamet Nijo menutup. (*/Naf)