MAMUJU--Puluhan di antaranya memilih duduk di balkon lantai dua ruang paripurna DPRD Mamuju. Sementara ratusan lainnya 'menguasai' beberapa kursi yang sering diduduki oleh anggota DPRD Mamuju. Tak kebagian kursi, ada juga yang terpaksa bertahan di lorong-lorong di ruangan terbesar di gedung DPRD Mamuju itu.

Ratusan orang tersebut adalah para perawat tenaga honorer dan tenaga sukarela yang sehari-hari bekerja di 22 Puskesmas serta satu Rumah Sakit di kabupaten Mamuju. Gedung dewan jadi sasaran massa aksi selanutnya setelah sebelumnya telah tuntas dengan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamuju, Kamis (6/12).

Ratusan Perawat Tenaga Kontrak Duduku Ruang Paripurna DPRD Mamuju. (Foto/Manaf Harmay)

Iya, menggelar aksi unjuk rasa. Massa aksi yang mengenakan seragam kebesaran perawat; putih-putih itu menggandeng tiga tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang mereka gelar. 

Pertama, mendesak pemerintah utuk melakukan moratorium penerimaan tenaga perawat sampai perawat kontrak dan sukarela mendapatkan kejelasan status. Kedua, Meminta pemerintah kabupaten Mamuju untuk memperjelas status perawat tenaga kontrak dan sukarela menjadi tenaga honorer kabupaten yang dituangkan dalam bentuk SK Bupati. Ketiga, Pemberian upah layak sesuai UMK kabupaten Mamuju kepada para perawat.

Ado Mas'ud Berbicara di Hadapan Para Massa Aksi. (Foto/Lukman Rahim)

"Kalau masalah ini bisa diselesaikan di DPRD, maka teman-teman sekalian tiak perlu lagi datang ke sini. Bola ini tidak akan bisa selesai di DPRD. Kalau perlu, kita di DPRD ini memanggil Pak Bupati Mamuju atau yang mewakili untuk membicarakan ini," tutur Ado Mas'ud, politisi PDI Perjungan yang menerima massa aksi.

Sementara itu, anggota DPRD Mamuju dari partai NasDem, Malik Ballako menyesalkan keputusan pemerintah yang menurutnya kurang memberi perhatian kepada para perawat honorer dan sukarela. Ia pun mengaku bakal mendiskusikan permasalahan ini dengan pihak eksekutif.

"Kami tidak bisa berbicara banyak sebelum kita bertemu dengan pihak yang paling bertanggungjawab untuk membicarakan ini. Makanya nanti kita akan panggil Pemkab. Kami juga menyayangkan karena adik-adik ini bersentuhan langsung dengan msyarakat. Kami pun menyanyangkan adek-adek tidak diperhatikan. Makanya, Pemkab harusnya mencarikan solusi. Insya Allah, saya akan menyampaikan segala tuntutannya," sumbang Malik Ballako.

Sementara bagi anggota DPRD Mamuju dari partai Demokrat, Yuslifar Yunus, desakan peningkatan upah yang yang juga disuarakan para perawat, sesungguhnya telah dibahas secara serius di DPRD. Ia pun berkomitmen untuk menjadikan isu tersebut sebagai fokus utama dalam pertemuan dengan pihak eksekutif yang diagendakan bakal digelar dalam waktu dekat ini.

"Pada hakekatnya, sebenarnya kami sudah sangat berjuang. Kami di DPRD akan tetap berjuang dan mengawal apa yang mnjadi tutuntan teman-teman. Kami akan berkoordinasi lsngung ke TAPD untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," begitu kata Yuslifar. (Naf/A)