POLMAN--Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR) Indonesia simpul Sulawesi Barat ikut menyoroti polemik rencana pembangunan proyek instalasi peternakan sapi di desa Beroangin, kecamatan Mapilli, Polman.

Koordinator SPRI simpul Sulawesi Barat, Nurdin Cacculu menyebut, sejak pemerintah provinsi bersama Dinas Hehutanan dan Dinas Peternakan berencana membangun proyek instalasi peternakan sapi, sejak itu pula petani setempat mulai cemas dan was-was akan keberlangsungan hidupnya.

Dalih klaim wilayah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini tentu berpotensi menimbulkan konflik agraria. Nurdin mengatakan, masalahnya warga desa setempat sudah sejak lama bermukim dan melakukan aktivitas pertanian dalam wilayah yang di klaim sepihak sebagai kawasan HPT itu.

"Dibuktikan dengan sertifikat dan bukti-bukti lainnya," ujar Nurdin kepada WACANA.info, Selasa (26/11).

Masih kata Nurdin, penunjukan dan penetapan kawasan HPT oleh pemerintah dilakukan tanpa sepengetahuan warga setempat. Hal itu berpotensi menjadi persoalan serius lainnya lantaran ketidakjelasan prosedur dan tahapan soal penetapan dan pengukuhan HPT di lahan desa Beroangin tersebut.

"Pengukuhan kawasan hutan itu tidak sekedar dengan penunjukan. Namun ada beberapa tahapan di dalamnya, termasuk pembentukan panitia tata batas dilengkapi dengan berita acara. Soal tata batas itu, tidak boleh asal-asalan dalam menetapkan kawasan hutan," terang dia.

"Ada banyak hal yang mesti harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya adalah penjaminan hak rakyat. Bukan malah menghilangkan akses rakyat pada sumber kehidupannya," pungkas Nurdin.

Sementara itu, koordinator Aliansi Masyarakat Mammesa, Jalaluddin menilai, ambisi pemerintah provinsi untuk memaksa pembangunan proyek peternakan di tanah kelola rakyat yang poduktif itu adalah sebuah paradigma pembangunan yang keliru lagi minim sasaran. 

Menurutnya, bagaima mungkin usaha peternakan yang membutuhkan lahan 2.000 Hektar mau ditempatkan di wilayah produktif, yang sudah bertahun tahun dikeloala oleh petani.

"Ini mengancam rakyat akan kehilangan sumber penghidupan, tanah dan air. Kami punya sumber air yang dibangun warga secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan juga ada di sana. Kalau ada sapi, otomatis air kami akan tercemari. atau bahkan akan hilang, jika itu mau dijadikan sumber air penyupalai kebutuhan minum ternak," begitu kata Jalaluddin. (Keto/A)