MAJENE--Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Majene yang membawa tuntunan agar pemerintah melakukan perbaikan atas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS atau iuran yang ditanggung APBD kabupaten Majene tak menemui titik temu.

Pemerintah kabupaten Majene belum dapat memperlihatkan data valid dari penerima kartu jaminan kesehatan tersebut. Wakil Bupati Majene, Lukman meminta waktu untuk dapat menyelesaikan data tersebut dalam beberapa pekan.

Kondisi itu tentu membuat para demonstran merasa kecewa, Massa aksi pun menyebut bakal kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika pada waktu yang telah dijanjikan tersebut desakannya di atas belum dapat dipenuhi.

"Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan data tersebut belum dapat diperlihatkan, maka kami akan kembali berunjuk rasa agar Kepala Dinas Kesra Majene dicopot dari jabatannya dan diganti dengan pejabat yang ingin bekerja maksimal menyelesaikan masalah ini," ujar koordinator aksi, Suharno pada aksi unjuk rasa yang digelar, Kamis (22/11).

Suharno menyebut, pihaknya menemukan fakta di beberapa desa di Majene yang banyak data penerima PBI BPJS ganda atau telah meninggal. Seperti desa Awo, Seppong, Bambangan, Limbua, Tamerodo dan bahkan di Kota Majene.

"Termasuk di lingkungan Timbo-Timbo, saya sudah bertemu dengan kepala lingkungn di wilayah itu masih banyak data ganda dan telah meninggal," ujar Suharno. (Rumi/B)