MAMUJU--Mantan Gubernur Sulawesi Barat tak ingin menuding siapa yang paling bertanggungjawab atas keruhnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat. 

Meski begitu, sebagai sosok yang punya pengalaman panjang memimpin pemerintahan, Anwar pun mengomentari hubungan kedua lembaga tersebut yang sejak beberapa waktu terakhir dikabarkan tak berjalan harmonis.

"Saya harus memberikan pandangan yang rasional bahwa sesungguhnya makna dari Undang-Undang, pemerintah daerah itu adalah Gubernur dan DPRD provinsi, Bupati dan DPRD kabupaten. Itulah pemerintah daerah. Artinya eksekutif (Gubernur, Bupati) itu harus sejalan dengan legislatif," jelas Anwar saat ditemui dalam sebuah kesempatan, Rabu (7/11) kemarin.

Di 10 tahun kepemimpinannya di Sulawesi Barat, Anwar tak menampik soal adanya masalah antara eksekutif dan legislatif kala itu. Namun, dengan pendekatan yang lebih bijak, setiap permasalahan antara kedua lembaga tersebut selalu diselesaikan secara baik.

"Kadang-kadang kalau ada masalah, pimpinan dan anggota DPRD saya undang ketemu. Atay saya yang minta datang. Kalau dikatakan, di zaman saya tidak ada masalah, tetap ada masalah. Tapi semuanya selalu kita selesaikan bersama sebelum ribut sampai keluar. Itu pengalaman saya," beber Anwar.

Di mata Anwar, renggangnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat justru akan menghambat akselerasi pembangunan di provinsi ke-33 ini. Ujung-ujungnya, kata dia, rakyat juga yang akan dirugikan.

"Seyogyakanya DPRD itu harus sejalan dengan eksekutif, harus sinergi. Ada masalah, diselesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa Sulbar ini dibangun tanpa kebersamanaan. Rakyat juga yang akan jadi korban, pasti. Sementara baik Gubernur, Bupati atau Anggota DPRD, semuanya dipilih oleh rakyat," tutup Anwar Adnan Saleh. (*/Naf)