MAMUJU--Setidaknya ada tujuh nama pejabat yang kini mengikuti seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Sulawesi Barat. Mereka sedang berkompetisi untuk jabatan yang ditinggalkan Ismail Zainuddin karena keikutsertaannya di kontestasi politik 2019 mendatang.

Siapapun dia, pejabat Sekda di masa mendatang hendaknya bebas dari kepentingan apapun. Termasuk tak terlibat dengan urusan tarik menarik kepentingan politik.

Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat yang ditemui WACANA.Info di gedung DPRD Sulawesi Barat, Senin (3/09).

Yahuda Salempang. (Foto/Manaf Harmay)

"Karena tugas Sekda itu kan juga pembina ASN. Jadi Sekda harus mampu dan mempunyai kapasitas yang baik. Dia harus profesional. Ia harus mampu mengatur birokrasi yang ada, bukan hanya mampu mengamankan kebijakan pimpinan. Karena roda pemerintahan birokrasi itu ada di Sekda," ujar anggota DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang.

Sekda yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) juga wajib untuk memiliki kemampuan seputar dinamika sosial di tengah masyarakat.

"Bukan hanya membagi-bagi anggaran, tetapi memploting anggaran sesuai dengan peruntukannya, sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Olehnya itu, kami di DPRD ini berharap tidak ada intervensi kekuatan politik untuk bisa mengarahkan. Kita tidak mengharapkan bahwa pengganti Sekda yang sementara diproses sekarang ini akan ada kepentingan politik di dalamnya," tegas Yahuda, pria yang juga ketua Fraksi Demokrat itu.

Terpisah, anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Golkar, Hamzah Sunuba juga berharap, proses seleksi yang saat ini sedang berlangsung hendaknya mampu melahirkan pejabat Sekda yang berkualitas dan berkompeten. Bisa menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.

Hamzah Sunuba. (Foto/Manaf Harmay)

"Sekda yang punya pengalaman banyak, sesuai dengan kapasitas dan tentunya kapabel. Bukan dipilih karena kedekatan, tapi Sekda yang bisa menjembatani DPRD dengan pihak eksekutif. Kita harus lihat pengalamannya selama ini, track recordnya bagaimana. Yang bisa bekerja untuk semua pihak. Sekda itu punya peranan yang sangat strategis dalam memajukan daerah. Ia harus lepas dari kepentingan politik. Saya kira, masih banyak pejabat kita yang masuk kategori itu," terang Hamzah Sunuba.

Pesan agar pejabat Sekda tak terpenjara dalam berbagai kepentingan politik juga disampaikan legislator Sulawesi Barat dari partai Gerindra, Jumiati A Mahmud. Menurutnya, Sekda itu merupakan pimpinan tertinggi ASN. Kata dia, Sekda nantinya wajib berkerja secara profesional, bisa bekerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Menurut Jumiati, jabatan Sekda bukanlah jabatan politik. Ia pun berharap, pengganti Ismail Zainuddin nantinya wajib hendaknya datang dari figur yang terbebas dari segala urusan politik.

Jumiati A Mahmud. (Foto/Manaf Harmay)

"Karena kalau ada intervensi politik, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada kekuatan politik tertentu. Kemudian Sekda itu harus betul-betuk mampu memposisikan diri untuk berada di tengah-tengah antara kedua lembaga di daerah, eksekutif dan legislatif. Fungsinya sebagai pimpinan ASN harus betul-betul dilaksanakan, menjaga independensinya. Jangan dia memihak," terang Jumiati A Mahmud.

Legislator Sulawesi Barat dari partai NasDem, Abdul Rahim juga menyuarakan pesan yang sama. Ia dengan tegas berpesan agar Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN hendaknya terbebas dari kepentingan apapun, termasuk dari kepentingan politik.

Abdul Rahim. (Foto/Manaf Harmay)

"Sekda itu kepala ASN, bukan kepala pemerintahan. Makanya Sekda itu harus pamong, harus orang yang terbebas dari tarikan kepentingan kelompok, atau tarikan kepentingan politik. Harus clear di situ. Jangan sedikit-sedikit mendapat intervensi oleh kepala daerah. Ia harus mampu menjadi benteng bagi terjaganya performa pemerintaha yang profesional yang efektif dan makin mampu menjaga integritasnya," terang Rahim.

Untuk menghadirkan tatanan birokrasi yang benar-benar profesional, Rahim menyebut peran seorang Sekda sangatlah vital. Untuk itu, adalah hal yang wajib hukumnya siapapun oehabat Sekda nantinya hendaknya ia tak terbelenggu oleh kepentingan politik.

"kenapa ?. Karena pengalaman selama ini, kelemahan biroktasi kita adalah sulitnya menentukan posisi netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kadangkala seorang birokrat yang ingin independen, ia kemudian harus terlibas hanya karena tidak menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu. Padahal, birokrat seperti itu justru itulah yang sesungguhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," tegas Abdul Rahim.

Untuk informasi, setidaknya ada tujuh nama yang sedang mengikuti seleksi untuk jabatan Sekda provinsi Sulawesi Barat, Mereka masing-masing; Mantan Sekda Paangkayu, M Natsir Kadi DKP Sulawesi Barat, Parman Parakasi, mantan kepala LAN Makassar Muhammad Idris, kepala Balitbangda Sulawesi Barat, Muhammad Jamil Barambangi, Asisten III provinsi Sulawesi Barat, Hj Jamila, kadis Perumahan Bebas Manggazali dan kepala BPSDM, Yokub Solon. (*/Naf)