MAMUJU--Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (19/07) siang. Bersama sejumlah organisasi mahasiswa, mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan Surat Keputusan (SK) berikut gaji yang sejak Januari 2018 belum juga mereka terima.

Salah seorang koordinator aksi menjelaskan, desakan kepada pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan SK dan membayarkan gaji para PTT dan GTT sesungguhnya lahir dari kekahwatiran mereka atas ketersediaan anggaran yang sesungguhnya telah siap.

"Itu sudah dianggarkan (untuk gaji GTT dan PTT), sudah disepakati juga di DPRD. Ini menjadi kekhawatiran kami, dikemanakan itu anggarannya ?. Jangan sampai kecurigaan kami benar adanya, bahwa anggaran yang sudah siap, justru dialihkan untuk membiayai kegiatan lain," ungkapnya.

Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 925 GTT dan PTT yang hingga kini belum juga mengantongi SK dan gaji sejak Januari 2018. Sementara terdapat tambahan jumlah PTT dan GTT yang tersebar di kabupaten di Sulawesi Barat hingga angkanya menurut informasi yang diperoleh, sampai 3.800 orang.

Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan SK berikut gaji para PTT dan GTT itu. Kata Arifuddin, jumlah gaji yang akan dibayarkan tetap disesuaikan dengan nominal yang tertera di DPA.

"Pembayarannya sesuai dengan pagu anggaran yang ada di DPA. Tentu besarannya itu dengan jumlah sesuai dengan hasil verifikasi yang telah di SK-kan tahun 2017 yang jumlahnya 925 orang," terang Arifuddin yang ditemui usai melakukan dialog dengan massa aksi.

Dikatakan Arifuddin, pihaknya masih akan melakukan verifikasi terhadap jumlah GTT dan PTT di atas untuk memastikan kesesuaian antara data yang masuk denan fakta yang ada di lapangan.

"Karena ada indikasi, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak melansakan tugas. Sehingga itu perlu untuk kita verifikasi," sambungnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo. (Foto/Manaf Harmay)

Lantas, bagaimana nasib GTT dan PTT selain yang 925 orang di atas ?.

Arifuddin Toppo, mantan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Polman menyebut, di luar jumla 925 PTT dan GTT itu, pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk melakukan analisa terkait jumlah kebutuhan GTT dan PTT di Sulawesi Barat. Hal itu menjadi penting untuk menentukan penganggaran kebutuhan GTT dan PTT di tahun 2019 mendatang.

Ia pun mengaku tak tahu menahu perihal penambahan jumlah PTT dan GTT hingga mencapai 3.800 orang. Data PTT dan GTT sebanyak 3.800 itu juga telah masuk ke meja Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat, meski oleh Arifuddin, jumlah tersebut tidak masuk akal.

"Itu saya tidak tahu itu datanya dari mana. Dari sekolah kah, atau dari mana itu. Ada data kami lihat bahwa 3.800 lebih. Tetapi saya yakin tidak sampai sebanyak itu yang dibutuhkan oleh sekolah. Tidak rasional itu 3.800. Nanti kita verikasi itu," cetus Arifuddin.

Yang rill untuk diterbitkan SK dan diproses pembayaran gajinya, kata Arifuddin, adalah mereka PTT dan GTT sebanyak 925 orang.

"Di SK-kan paling lambat hari Senin. Sesudah itu langsung kita proses pembayaran gajinya. Kan ada persyaratan untuk pembayaran. Di antaranya harus memasukkan nomor rekening," terang Arifuddin.

Di sela-sela wawancara dengan sejumlah awak media, pria berkaca mata itu pun sempat mengutip pernyataan salah satu motivator kenamaan, Mario Teguh. Kata dia, perencanaan yang baik juga akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

"Saya tertarik sekali apa yang dibilang Mario Teguh, bahwa segala sesuatu presatasi yang dicapai tanpa perencanaan itu adalah sebuah kebetulan. Sesuatu kebetulan susah terulang. Jadi sesuatu yang berulang kalau masalah, yang seperti ini, ini yang kita hindari. Makanya kita harus kembali kepada fakta rill yang ada di lapangan," ungkap Arifuddin.

Ia mengaku, pihaknya yang belum menerbitkan SK berikut tak juga membayarkan gaji kepada para PTT dan GTT, dikarenakan proses verifikasi yang dilakukan.

"Ada pernah turun tim verifikasi yang dibentuk oleh Pak Gubernur, tetapi tidak ada nama tidak ada seperti dengan kondisi yang ada. Yang ada hanya memetakan bahwa Sulawesi Barat membutuhkan 2.400 guru, itu idealnya.," pungkas Arifuddin Toppo, pria yang terhitung baru di jabatan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat itu. (Naf/A)