MAMUJU--Polemik pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas di blok Sebuku dianggap oleh sebagian orang bakal bepengaruh terhadap kepentingan politik yang melekat pada Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. 

Persoalan yang faktanya memantik api penolakan di mayoritas masyarakat Majene itu tak lepas dari pernyataan Gubernur yang dianggap bertolak belakang dengan kesepakatan awal.

Berbagai kepentingan politik yang melekat pada diri Ali Baal dipredikisi bakal keteteran untuk setidaknya me-recovery kondisi sosial masyarakat Majene yang terlanjur terbakar emosi oleh beberapa kali Ali Baal berstatement seputar pembagian PI tersebut.

Partai Gerindra, sebagai salah satu poros kekuatan politik utama Ali Baal di Sulawesi Barat juga merasakan dampak dari polemik pembagian PI itu. Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat, Isra D Pramulya mengaku, isu tersebut memang menganggu upaya penguatan mesin partai jelang Pemilu 2019, khususnya di kabupaten Majene.

"Jadi memang, kita akui ada hubungannya sedikit. Ada pengaruhnya sedikit. Tapi apapun itu, konsekuensinya, sebagai teman sejati, koalisi sejati, Gerindra akan siap menerima konsekuensi itu dan siap meluruskan isu-isu miring tentang ABM-Enny yang berkaitan dengan PI blok Sebuku ini, utamanya ke basis," terang Isra saat ditemui di sela-sela pendaftaran Bakal Calon Anggota legislatif Gerindra di KPU Sulawesi Barat, Selasa kemain.

Diakui Isra, gelindingan polemik pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku sudah sering dibahas di internal partai besutan Prabowo Subianto itu. Menurutnya, hingga kini, sikap Gubernur atas isu tersebut masih dalam tataran yang wajar.

"Kita itu di Gerindra mulai dari tukang ojek jatuh sampai persoalan Gubernur kita semua bicarakan. Pasti kita bicarakan, tidak ada yang luput dari pembicaraan kami di Gerindra. Tidak ada yang perlu ditenangkan, tidak ada yang ribut. Dan Gubernur masih berada pada jalurnya, Ali Baal tidak mungkin melanggar hukumlah. Kalau kami, kami akan meluruskan berita-berita itu," urai pria yang juga calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat itu.

"Insya Allah nanti hasilnya akan memusakan semua pihak. Tidak akan mengkhianati pihak manapun," sambungnya.

Isra pun mengakui, pihaknya terus memberi masukan kepada Gubernur, bukan hanya pada persoalan pembagian PI saja. Kata Isra, ragam persoalan yang ada di Sulawesi Barat selalu jadi bahan diskusi antara Gerindra dengan Ali Baal Masdar.

"Kita beri masukan. Buktinya sampai hari ini, Pak Gubernur juga tidak memaksakan kehendak pribadinya. Belum pernah ada pernyataan memaksakan kehendak pribadi. Kemudian belum ada pernyataan ingin memaksakan keinginan untuk misalnya merebut hak masyarakat Majene, tidak ada. Itu sering kita beri masukan," simpul Isra D Pramulya.

Partai Gerindra memang cukup dekat dengan sosok Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Selain sebagai salah satu partai utama pengusung Ali, partai berlambang kepala burung garuda itu juga menempatkan istri Gubernur, Andi Ruskaty Ali Baal sebagai ketua DPD Gerindra di Sulawesi Barat, namanya pun hampir pasti bakal kembali ikut betarung dalam perebutan kursi di DPR RI Dapil Sulawesi Barat 2019 mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris menganggap, polemik berkepenjangan atas isu pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku sedikit banyak bakal berpengaruh pada kepentingan politik yang ada pada diri seorang Ali Baal Masdar.

"Pak Gubernur ini perlu memang mengkaji dengan bijaksana setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Sebab, apapun itu pasti berefek pada kepentungan politiknya juga. Masyarakat ini tentu tidak ingin dirugikan. Sebaiknya memang Pak Gubernur duduk bersama melakukan dialog dengan melibatkan semua elemen masyarakat di Majene. Itu bisa memberi efek positif untuk kepentingan politiknya juga," kata Suwadi yang dihubungi via WhatsApp beberapa hari lalu.

"Polemik tersebut pasti berpengaruh secara politik, apakah ke istri Pak Gubernur atau kepada siapa saja yang punya kepentingan politik dengan Pak Gubernur sendiri," begitu kata Suwadi.

Kesepakatan untuk duduk bersama pada Selasa 24 Juli 2018 mendatang antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah kabupaten Majene berikut Alinasi Masyarakat Majene jadi update terakhir dari polemik pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku. Kesepakatan tersebut diambil saat Alinasi Masyarakat Majene menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Barat beberapa hari yang lalu. (Naf/A)