MAMUJU--Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi serta sejumlah anggota DPRD lainnya menerima perwakilan massa demo dari Aliansi Mahasiswa Indonesia dan Masyarakat Tani Mamuju (AMI-MT), Kamis (1/02).

Aksi unjuk rasa yang mengusung isu utama soal Perbup Nomor: 188.45/120/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen yang dianggap bakal memberatkan para petani ditanggi oleh Suraidah Suhardi.

"Tadi memang saya sudah sampaikan, persoalan ini akan kita tindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan eksekutif dan juga dari Bulog," kata Suraidah.

"Besok, kita jadwalkan rapat dengan teman-teman eksekutif dan juga Bulog," sebutnya kepada WACANA.Info.

Larangan untuk memperdagangkan gabah ke luar daerah yang jadi salah satu poin di Perbup tersebut belakangan disoal oleh AMI-MT. Kebijakan itu menurut mereka sama saja dengan memotong rantai ekonomi para petani.

Suraidah menganggap, langkah pemerintah untuk merapikan tata kelola perdagangan gabah lewat Perbup justru sesungguhnya dilakukan sebagai upaya pemerintah menjamin kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan di Mamuju.

"Karena masa kita mau jual di luar daerah, sementara kita di Mamuju sendiri masih kekurangan. Pemerintah dalam menerbitkan Perbup itu murni untuk menjamin kestabilan harga dan ketersediaan pangan di Mamuju," ucap politisi Demokrat itu.

"Tapi, apapun itu, nanti kita bicarakan. Kita sudah jadwalkan bertemu dengan pihak eksekutif, dari dinas terkait serta dari Bulog untuk membahas persoalan ini," pungkas Suraidah Suhardi. (Naf/B)