MAMUJU--Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar cukup geram dengan minimnya kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada upacara peringatan HUT Korpri di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (29/11).

Enny pun menyebut, dirinya bakal menyelidiki sebab musabab minimnya kehadiran ASN pada pelaksanaan upacara tersebut. 

“Makanya kami akan periksa absen. Jadi kita harus cari tahu betul apa yang membuat mereka tidak setia sama pekerjaanya. Saya juga heran, mereka cuma datang pagi untuk sidik jari lalu pulang. Sore datang lagi hanya untuk sidik jari lagi," kata Enny Anggraeni.

Dikonfirmasi terkait persoalan di atas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat, A Mujib mejelaskan, pihaknya akan menerapkan pola evaluasi yang lebih baik pasca pelaksanaan upacara HUT Korpri. Meskipun pada kenyataannya, kata Mujib, evaluasi terhadap kinerja ASN cukup sering dilakukan.

"Kita selalu buat evaluasi. Yang paling berkonsekuensi didapatkan oleh ASN itu PPP. Tapi kami berharap, konsekuensi itu tidak diterima," sebut A Mujib saat ditemui di gedung DPRD Sulawesi Barat.

Mantan Asisten I, pemerintah kabupaten Polman itu menambahkan, proses evaluasi kinerja ASN, hingga pada tahapan pemberian sanksi, dibutuh waktu dan jenjang yang cukup panjang.

"Jadi harus diketahui, proses pembinaan itu dimulai dari Eselon IV ke staf. Eselon III ke Eselon IV, begitu jenjangnya. Hasil itu OPD yang akan melakukan penindakan. Kalau di situ dinyatakan pelanggaran, itu harus ke inspektorat. Dari inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi yang akan jadi pembahasan di BKD," simpul A Mujib. (Keto/A)