MAMUJU--Pemerintah kabupaten Mamuju sama sekali tak mengerti tentang sebab musabab hingga kepemilikan kepulauan Bala Balakang kembali disoal. Kini, antara pemerintah kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan pemerintah kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kembali saling klaim soal kepemilikan gugusan pulau di semenanjung selat Makassar itu.

Kepemkilikan kepulauan Bala Balakang kembali disoal. Hal itu setelah pemerintah provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. 

Di lembar Perda tersebut, provinsi tetangga itu menyebut Bala Balakang dengan sebutan kepulauan Balabalagan.
 
Tak sampai di situ, oleh pemerintah Kalimantan Timur, kepulauan Balabalagan juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Itu terlihat jelas di Pasal 40 ayat 1 poin C ke-6, Perda provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016. Bersama wilayah kepulauan Balabalangan, ayat 1 pada pasal 40 di Perda tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga memasukkan 3 danau (Semayang, jempang dan Melintang sekitarnya) sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis.

Ada juga kawasan teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan), kawasan delta Mahakam, kawasan pesisir dan laut kepulauan Derawan dan sekitarnya, serta kawasan ekonomi karst Sangkulirang Mangkalihat.

Bupati Mamuju, Habsi Wahid dan Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari sama-sama meragukan soal Balabalagan yang masuk ke dalam Perda RTRW Kalimantan Timur ialah Bala Balakang yang ada di wilayah administratif kabupaten Mamuju.

Keduanya kompak untuk menegaskan, secara dejure dan defacto, kepulauan Bala Balakang masuk ke dalam wilayah kabupaten Mamuju. 

"Kita sudah menyalurkan banyak bantuan ke Bala Balakang. Tambatan perahu sudah kita buat. Kapal dan alat tangkapnya juga sudah kita salurkan. Terakhir, kita akan berikan bantuan kapal ferry khusus untuk melayani angkutan transportasi masyarakat yang ada di sana," sebut Habsi Wahid, Senin (13/03).

Untuk bantuan kapal ferry, jika tak ada aral melintang, pemerintah kabupaten Mamuju bakal merealisasikannya di tahun 2017 ini. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan aksesibilitas masyarakat yang ada di Bala Balakang.

"Tidak main-main. Kami akan berikan kapal ferry di Bala Balakang. Kita sudah programkan itu. Insya Allah, tahun ini sudah bisa kita realisasikan," ungkap Irwan Pababari.

Selain jaminana aksesibilitas, satu persoalan di Bala Balakang yang mesti diseriusi oleh pemerintah ialah ancaman abrasi. Dari waktu ke waktu, hempasan ombak kian menggerus garis pantai di beberapa pulau yang ada di Bala Balakang.

Untuk 'hantu' abrasi yang menakutkan tersebut, Irwan menjelaskan, pemerintah sesungguhnya telah memikirkan sejumlah opsi untuk mengatasi masalah itu. Meski persoalan biaya masih menjadi batu sandungan untuk merealisasikan opsi-opsi yang dimaksud.

"Abrasi memang jadi masalah di sana. Pernah kami berencana untuk membangun tanggul pemecah ombak dengan menggunakan batu gajah. Masalahnya, mendistribusikan sekian kubik batu gajah dari sini ke pulau yang jaraknya sampai 7 jam itu makan berapa biaya," tutur Irwan.

"Kemudian masalah utama abrasi di Bala Balakang itu juga lebih disebabkan kesadaran masyarakat akan ekosistem laut yang masih kurang. Buktinya, di pantai pulau di sana, sesungguhnya bukan pasir, tapi serpihan karang. Artinya, ada banyak aktivitas warga yang sesungguhnya merusak ekosistem laut. Itu juga jadi penyebab utama kenapa abrasi semakin mengancam. Makanya, kita sepakati dulu untuk kembali membangun kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga keseimbangan alam dengan tidak lagi melakukan aktivitas merusak ekosistem laut yang ada di sana," begitu penjelasan Irwan Pababari. (A/Naf)