JAKARTA--Panitia Khusus (Pansus) Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit, DPRD Sulawesi Barat berkunjung ke Kementeria Pertanian RI, Senin (6/03). Langkah bertandang ke Kementerian tersebut dilakukan sejumlah Pansus TBS dalam upayanya menguak sejumlah kejanggalan atas penetapan harga TBS di Sulawesi Barat. 

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulawesi Barat, A Mappangara tersebut diterima oleh konsultan ahli Dirjen Perkembunan, Kementerian Pertanian RI, Ponten M. Naibaho.

Hadir pula pada pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munanadar Wijaya dan Harun, serta sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya. 

Langkah Pansus TBS bentukan DPRD Sulawesi Barat tersebut mendapat dukungan dari Plt Gubernur Sulawesi Barat, Carlo Brix tewu. Ditemui beberapa waktu lalu, Carlo menganggap, adalah hal yang positif jika DPRD mengkaji sejumlah kejanggalan pada penetapan TBS sawit di Sulawesi Barat.

"Saya sangat mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Pansus TBS, dan meminta persoalan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib jika dianggap ada pencurian dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sawit," ungkap Carlo belum lama ini.

Menurutnya, selain kajian dari Pansus DPRD, yang juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut ialah adanya laporan resmi dari masyarakat ke aparat hukum. 

Harapannya, aparat hukum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menuntaskan dugaan permainan pada penetapan harga TBS di Sulawesi Barat ini. 

"Karena jika harga sawit naik, 300 Ribu jiwa petani sawit yang menggantungkan hidupnya terhadap penjualan sawit tentu akan merasakan manfaatny. Kesejahteraan petani sawit akan lebih meningkat," kata Carlo Birx Tewu. (Ftr/Naf)