Oleh: Suhardi Duka

Kenyataan bahwa kelas menengah dalam suatu masyarakat akan selalu mengambil peran untuk membawa perubahan dalam masyarakat.  Sebagai sebuah perlawanan dalam oligarki politik penguasa yang menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. 

Oligarki bukan hanya menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan, tapi juga bisa melukai hati masyarakat akibat tumpulnya hukum bagi penguasa. 

Di beberapa negara, gerakan civil society cukup sukses dalam memobilisasi komponen masyarakat yang merasa dikecewakan oleh penguasa untuk bersatu dalam Pemilu. Katakanlah gerakan di Turki, kelompok Islam bisa berkuasa karena mereka yang dikecewakan oleh kelompok sekuler dan neoliberal, kemudian bersatu untuk memobilisasi kekuatan yang dikecewakan walaupun mereka secara mendasar juga ada faksi dan perbedaan. 

Sama halnya kemenangan Tramp pada Pemilu Amerika. Karena kaum nasionalis terprovokasi dengan perlawanan kaum imigran yang telah dinilai sukses dan menjadi ancaman bagi Amerika kulit putih.

Oligarki dan dinasti kekuasaan akan selalu menjadi ancaman bagi keadilan dalam masyarakat karena sulitnya rakyat mengontrol  penggunaan sumber daya negara ataupun lokal dari kekuasaan itu sendiri.  Untuk itulah hasil penelitian selalu merekomnedasikan agar terciptanya demokrasi yang sehat dan seimbang antara kekuasaan dan kontrol. 

Kuatnya kontrol terhadap kekuasaan akan menyelamatkan kekuasaan itu dari penyimpangan dan penindasan. Hukum harus selalu menjadi aturan main dari semua institusi dalam masyarakat. Jukum tidak boleh dijadikan alat penekan untuk kepentingan sepihak.

Fakta dan kondisi Indonesia saat ini, secara kasat mata, adanya hukum di bawah tekanan kekuasaan, hukum semakin pandangan bulu. Desertasi Habib Riziq Shihab tentang Pancasila yang ditulis dan dipertahankan di Universitas Kebangsaan Malaysia untuk gelar Doktor (S3) sejatinya adalah karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah tentu bebas dari kepentingan politik dan ideologi tertentu tapi obyekif berdasarkan hasil penelitian dan kerangka teorinya. Namun kita dipersoalkan oleh Polisi.

Beda halnya dengan Ahok. Setumpuk persoalan yang telah dilalui tapi hukum tidak berdaya. Adakah penegak hukum yang mampu meneyntuhnya ?.

Hasil audit BPK tentang pembelian RS. Sumber Waras yang secara terang menyatakan terjadi kerugian negara lebih Dari Rp. 100 Milyar tapi Setelah di tangan penegak hukum justru dibalik, BPK lah yang salah mengaudit.

Antasari Ashar, yang telah melalui proses peradilan, mulai dari peradilan pertama, banding di PT dan kemudian kasasi di Mahkamah Agung, tetap dinyatakan bersalah. Selanjutnya pengajuan peninjauan kembali sebanyak dua kali juga tetap dinyatakan bersalah oleh hakim, sekali lagi oleh hakim. Tiba-tiba diberi grasi dan keluar seperti pahlawan menyerang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Ini Ada di hadapan kita bangsa Indonesia saat ini. Hukum mulai dimainkan sesuai selera politik penguasa.

Sebagai salah seorang pengamat kehidupan sosial dan politisi, saya Ingin merekomenedasikan kepada kita semua agar rakyat bisa sadar berpikir dan berani menentukan nasibnya sendiri. Jangan selalu tergantung dan mengemis dengan kekuasaan. Rakyat itu mahal, tapi menjadi murah akibat pesimisme yang berlebihan. Akhirnya harga suaranya tidak lebih dari Rp. 100 Ribu. Pada akhirnya politisi tidak memperbaiki kebijakan justru akan menjadikan kekuasaan jauh dari kepuasan publik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya sudah dapat meningkat dan memperbaiki kesejahtraan rakyat, namun rasio gini dalam masyarakat tetap lebar. Satu sisi ada yang sekaya-kayanya, dan di sisi lain ada yang semiskin-miskinnya. Bagi kita semua, ini adalah badai yang harus ditembus oleh gerakan sipil society. Kita harus berani mengarunginya meski dengan cara mendayung.

Kaum intelektual sebaiknya merefleksi kembali cara pandangnya dalam melihat demokrasi yang saat ini berjalan. Sekat suku tidak bisa memasung cara pandang kita dalam berdemokrasi yang justru hanya bisa melemahkan intelektualisme kita. Sejatinya kaum intelektual bisa memberi jalan. 

Kampus-kampus sebaiknya lebih bebas untuk menyuarakan jalan yang terbaik untuk pemerintah dan rakyat, kritik yang lebih membangun tidak justru menjadi bagian dari kemunduran cara berpikir. 

Jangan pernah menyesali masa depan, tapi masa lalu akan menjadikan kita dewasa dalam memandang setiap realitas sosial dan demokrasi. Presiden Jokowi yang mengeluhkan demokrasi yang kebablasan perlu dijadikan pembuka kesadaran kita semua. (*)