MAMUJU--DPRD kabupaten Mamuju menganggap realisasi program APBD tahun 2018 belum berjalan dengan maksimal. Ketua DPRD Mamuju Suraidah Suhardi mengatakan, berdasarkan hasil resesnya di lapangan beberapa waktu lalu, belum adanya realisasi program fisik di tahun 2018 yang berjalan efektif.

"Kita ketahui sekarang sudah bulan Juli. Sampai sekarang belum ada program fisik yang dirasakan masyarakat," ungkap Suraidah usai menggelar rapat evaluasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di ruangan kerjanya, Kamis (26/07).

Suraidah menganggap, hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari semua pihak. Itu penting, kata Suriadah, agar masyarakat juga bisa merasakan gelontoran anggaran di APBD itu. Bukan hanya segelintir orang saja yang merasakannya.

"Infrastruktur ini erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau infrastruktur sendiri yang tidak menunjang, artinya tingkat pendapatan masyarakat pasti juga berkurang, sehingga hari ini kita evaluasi," cetus politisi Demokrat itu.

Suraidah berharap, ULP dapat mempercepat proses realisasi program yang belum berjalan. Sebab beberapa dinas termasuk PUPR mengaku sudah mengirim semua berkas program ke ULP.

"Inilah juga yang kami gali hari ini. Apa masalahnya supaya bisa segera dilaksanakan. Dari penyampaian ULP, alasannya karena APBD lambat disahkan. Tapi memang ada keterlambatan. Tapi kita tetap berharap perencanaannya ini dilaksanakan jauh hari sebelumnya," urainya.

Sementara itu, Kepala ULP, Suari Sauru mengaku optimis semua paket pekerjaan yang ada di ULP akan berjalan, setidaknya hingga September tahun ini. Ia menyebut, sebanyak 76 paket pekerjaan yang berkasnya sudah masuk di ULP, bahkan sudah ada yang selesai proses lelang.

"Saya kira kendalanya tidak terlalu ada. Karena memang semua berkas baru masuk di ULP. Jadi bulan Juli ini sudah ada yang selesai. DAK sudah 100 Persen selesai, terus kegiatan DAU sudah hampir 100 Persen masuk di ULP tinggal kami proses," kata Suari.

Ia mengaku, terdapat beberapa dana DAU yang belum ditender sebab masih ditemukan dokumen yang belum selesai atau sementara dikerjakan oleh Pokja.

"Kalau yang di bawah 200 Juta, semua sudah masuk dokumennya. Tapi sebenarnya tidak dilelang kalau di bawah 200 Juta karena tanggungjawab pejabat pengadaan dan dinas yang bersangkutan. Khusus yang dilelang Insya Allah Agustus ini sudah 100 Persen, sehingga masih ada waktu kita selama tiga bulan untuk melaksanakan itu," sambung dia.

"Yah kita yakinlah tidak bakal menyebrang, karena yang susah itu biasanya kalau perencanaan tidak masuk. Tapi ini sudah masuk. DAK yang kurang lebih 20 paket kegiatan semua sudah berjalan, DAU juga semua sudah masuk kecuali jembatan,".

"Akhir Agustus Insya Allah selesai semua. Karena kalau menumpuk dokumen susah untuk langsung ditender semua. Saya rasa sudah tidak ada yang dikhawatirkan karena berkas semua sudah masuk, tidak mungkin kita tidak proses," simpulnya. (*)