MAMUJU--Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar mengungkap, lembaga pendidikan di Sulawesi Barat menempati urutan teratas terkait aktivitas Pungutan Liar (Pungli). Hal itu didasarkan pada data pengaduan yang diterima Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat. 

Hal tersebut disampaikan Lukman umar saat menghadiri sebuah kegiatan di Mamuju, Jumat (21/10).

Mengatasi persoalan di atas, Lukman menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolda Sulawesi Barat. Salah satu poin yang didorong pada pertemuan tersebut ialah mendorong efektivitas tim Saber pungli di sulawesi barat.

(Foto/Humas Ombudsman)

"Sebab melihat kondisi Pungli di daerah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Meski terbilang masih kecil-kecilan, tapi seiring waktu akan semakin besar dan menggurita jika tidak ada upaya pencegahan sejak dini," kata Lukman.

Lukman pun berharap, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pungli dapat menekan jumlah aduan Pugli yang masuk ke Ombudsman khususnya yang melibatkan lembaga pendidikan. 

“Korupsi dan Pungli itu sangat berbahaya. Generasi muda harus dipahamkan dari awal bahwa perilaku Pungli itu tidak baik. Jika korupsi nyolong uang rakyat, maka Pungli merampas uang rakyat. Melihat perilaku Pungli di daerah kita ini sudah sangat luar biasa sampai urusan ambil ijazah atau SKHU saja harus dipungut biaya tanpa dasar yang jelas. Belum lagi bicara yang lain misalnya perijinan dan kenaikan pangkat pegawai,” begitu kata Lukman Umar. (*/Naf)