MAMUJU-Untuk mendorong kerjasama dengan pemerintah seputar rencana pengelolaan kebun energi dan pembangunan industri wood pellet di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Konsorsium Pembangunan Hijau Mamuju (KPHM) menggelar Forum Dialog Multipihak belum lama ini.

Dialog tersebut berlangsung di d'Maleo hotel Mamuju. Direktur Project Konsorsium Pembangunan Hijau Mamuju (KPHM), Awaluddin mengatakan, tujuan dari forum tersebut tak lain sebagai upaya untuk menciptakan komitmen bersama yang nantinya akan dituangkan dalam lembar kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah.

"Kami berharap masa depan pengelolaan kebun energi hingga pembangunan pabriknya bisa dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. Sebab, selain punya kekuatan dalam pemberdayaan ekonomi, juga dalam pemberdayaan perempuan," kata Awaluddin, saat meberikan sambutannya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Mamuju, H.M Syahrir memberi apresiasinya. Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik program yang telah dijalankan oleh KPHM. 

"Ini adalah cara-cara yang inovatif. Karena selain bisa mengatasi masalah kemiskinan, juga bisa berkontribusi terhadap kelestarian hutan dan lingkungan," ungkapnya.

Syahrir menjelaskan, sinergitas tersebut diharapkan bisa melahirkan rencana kerja pembangunan daerah guna melanjutkan pengelolaan industri wood pellet berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Adapaun yang sempat dibahas alot dalam lembar kesepahaman antara beberapa OPD dan pihak KPHM yakni terkait hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi antara kedua belah pihak. 

Salah satunya disebutkan dalam lembar kesepahaman Pasal 2 ayat d, yakni integrasi dan sinkronisasi program pemerintah kabupaten Mamuju yang melekat pada OPD secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Hal itu juga terlihat pada penyampaian pandangan umum beberapa OPD. Salah satunya perwakilan dari Disnakertrans Mamuju.

"Ke depannya ketika industri ini terbangun, kami ingin hubungan kerja yang lebih mendetail. Sedapat mungkin memberdayakan sumber daya manusia lokal. Dalam hal ini terkait perlindungan kerja, upah dan jaminan sosialnya," kata salah satu perwakilan dari Disnakertrans Mamuju.

Sekertaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Mamuju, Sutoro juga mengaku, pihaknya bakal tetap berupaya untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam lembar kesepahaman jika itu sudah menjadi keputusan final. 

"Terutama di wilayah pembinaan koperasi masyarakatnya," sumbang Sutoro.

Dalam forum tersebut, hadir pula beberapa OPD terkait. Diantaranya, perwakilan Dinas Perdagangan Mamuju, Perwakilan Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Mamuju. 

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pementasan teater dari kelompok tani Kecamatan Kalukku, Mamuju, yang menceritakan lakon tentang suka duka pembangunan kebun energi tanaman kaliandra. Dari mulai persemaian benih hingga pembangunan industri pengolahannya. (Pitto/Naf)