MAMUJU--Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang jauh lebih bersahabat. Dengan menghilangkan jarak antara masyarakat dengan pemerintah, SDK menyebut, metode tersebut dapat memberi ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Saya dan Pak Kalma punya komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang jauh lebih bersahabat, lebih friendly. Saya akan menghilangkan sekat yang selama ini masih ada antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudah untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Itu bisa memberi ruang kepada kami untuk menyelesaikan persoalan yang masih tersisa masyarakat," jelas SDK dalam sebuah diskusi ringan di salah satu Ngalo Rock Cafe, Mamuju, Jumat (25/11).

Di Pemilukada Sulawesi Barat Tahun depan, SDK diduetkan dengan Kalma Katta. Pasangan Calon Nomor urut 1 itu diusung/didukung oleh Demokrat, Hanura, PKS dan PBB. 

Hingga kini, SDK-Kalma telah menuntaskan beberapa titik kampanye di sejumlah Kabupaten. Di beberapa kesempatan kampanyenya, SDK-Kalma terus menyuarakan komitmennya untuk memberi perhatian lebih pada peningkatan kualitas infrastruktur, jaminan kesehatan masyarakat, serta penggratisan seragam sekolah untuk tingkat SMA sederajat.

Di sisi lain, pasangan dengan tagline 'Ini Jalan Kita' ini juga menyoroti beberapa isu lain. Ia menegaskan, pemerintah wajib memberi keberpihakannya pada setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat.

"Misalnya di Polman. Pemerintah Provinsi harus terlibat langsung dalam hal perbaikan kualitas infrastrktur jalan di kecamatan Tutar, Bulo dan Matangga. Di sana, terhampar sumber daya alam yang cukup menjanjikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Olehnya itu, dengan memperbaiki akses jalannya, masyarakat secara langsung akan dapat memanfaatkan sumber daya alam itu demi kesjahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi wajib hadir untuk persoalan itu," jelasnya.

Selain pemanfaatan sumber daya alam yang ada, iklim investasi juga jadi salah satu penentu dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat di suatau daerah. SDK yang juga Bupati Mamuju dua periode itu mengatakan, idealnya, pemerintah bertangung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

"Di Polman itu banyak penduduknya. Angkatan kerja juga banyak. Jika hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah setempat, saya kira itu tidak akan pernah cukup. Jadi, memang, investasi harus masuk. Dengan begitu, akan banyak angkatan kerja yang bisa diserap. Pemerintah harus mampu menghadirkan investor demi perkembangan sebuah wilayah," kata SDK.

Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Irwan Pababari punya pandangan yang sama terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Pria yang juga Wakil Bupati Mamuju itu menyebut, pemerintah memang wajib hadir pada setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

"Model pemerintah yang tertutup, elitis dan kaku sesungguhnya sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat saat ini. Saya sepakat jika kiranya, di masa mendatang, wajah pemerintah bisa diubah menjadi lebih dekat dengan masyarakat," sumbang Irwan.

Pasangan SDK-Kalma diyakini mampu untuk memberi jawaban atas permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Irwan mengatakan, pengalaman keduanya; SDK 10 Tahun Bupati di Mamuju, Kalma 10 Tahun Bupati di Majene, merupakan bukti betapa keduanya cukup dekat dengan masyarakat.

"Buktinya, Pak SDK dan Pak Kalma sama-sama 10 Tahun memimpin daerah. Artinya, keduanya cukup berhasil membangun kedekatan dengan masyarakatnya. Ini yang harus diwujudkan di masa mendatang," kata Irwan Pababari. (*)