MAMUJU--Syamsul Samad dan Abdul Latif jadi dua nama yang ditetapkan sebagai kandidat calon wakil gubernur pengganti Almarahum Salim S Mengga. Keduanya ditetapkan sebagai nama figur yang bakal didorong ke DPRD Sulawesi Barat via rapat partai koalisi pengusung pasangan gubernur Suhardi Duka dan wakil gubernur Almarhum Salim S Mengga yang digelar di Mamuju, Jumat (21/08) malam.

Agenda tersebut dihadiri oleh masing-masing perwakilan partai koalisi; Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, PSI, Partai Ummat, Partai Gelora, dan Partai Buruh. 

Pada prosesnya, jalannya rapat berlangsung cukup alot. Itu setelah perwakilan NasDem meminta agar partai yang memiliki hak mengusul calon hanya yang punya kursi di DPRD. Sementara di sisi lain, Partai Gelora berpandangan bahwa seluruh partai kolaisi punya posisi dan kedudukan yang sama, sama-sama punya hak untuk mengusulkan calon.

Di tengah alotnya perdebatan untuk persoalan di atas. Serta belum ditemukannya jalan keluar untuk hal tersebut, pimpinan Partai Nasdem Sulawesi Barat memiliki walk out alias meninggalkan jalannya rapat.

"Pasca NasDem walk out, saya lalu minta pendapat dari peserta rapat, apakah rapat ini kita lanjutkan atau tidak. Tapi semua sepakat untuk melanjutkan rapat," beber Sukri Umar, ketua partai koalisi pengusung Suhardi Duka-Salim S Mengga (almarhum).

Berdasarkan kesepakatan para peserta, Sukri pun melanjutkan agenda rapat. Hasilnya, hanya ada dua partai yang mengusulkan nama; Partai Demokrat (Syamsyul Samad) dan PKS (Abdul Latif).

"Seandainya, Nasdem masih bertahan dalam rapat, bisa jadi juga akan mengusulkan kandidat," ujar Sukri.

Rapat Koalisi Sulbar Maju Sejahtera. (Foto/Istimewa)

Sukri pun menegaskan, dua nama calon atau lebih, itu pun belum diputuskan bahkan sebelum perwakilam NasDem memilih walk out.

"Dan perlu saya tegaskan lagi, tidak ada undang-undang yang kita langgar dalam proses ini. Ini sudah sesuai ketentuan. Kita merujuk pada semua ketentuan yang menjadi pedoman sebagaimana yang disampaikan oleh para peserta rapat," terang dia.

"Proses ini pun masih berlaku dalam lingkaran koalisi," tutup Sukri Umar.

NasDem yang Pilih Walk Out; Buang Kesempatan Usul Fatmawati Salim

Keputusan untuk meninggalkan arena rapat yang diambil oleh NasDem dikomentari oleh Partai Gelora. Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat, Syamsir menyayangkan sikap NasDem itu.

Kata Syamsir, keputusan NasDem meninggalkan forum justru membuat partai tersebut kehilangan kesempatan untuk mengusulkan kandidat yang telah mendapatkan rekomendasi dari partainya.

Menurut Syamsir, seharusnya NasDem tetap mengikuti rapat hingga selesai agar dapat mengusulkan Fatmawati Salim, istri almarhum Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam forum pengusulan calon PAW Wagub Sulawesi Barat.

"Seharusnya NasDem tidak walk out agar dapat mengusulkan Ibu Fatmawati dalam rapat pengusulan PAW tersebut," kata Syamsir.

Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat, Syamsir. (Foto/Istimewa)

Seperti diketahui, DPP Partai NasDem telah memberikan rekomendasi kepada Fatmawati Salim sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut diserahkan pada 20 Agustus 2026 dan selanjutnya akan dibawa ke tim koalisi untuk diproses.

Syamsir menilai, keberadaan NasDem dalam forum menjadi penting karena partai tersebut telah memiliki nama yang hendak diperjuangkan untuk masuk dalam proses pengusulan calon PAW wakil gubernur Sulawesi Barat.

"Dengan tetap berada dalam rapat, kata Syamsir, NasDem setidaknya memiliki ruang untuk menyampaikan dan mengusulkan nama Fatmawati secara resmi dalam forum koalisi," demikian Syamsir.

Penegasan dari Sebuah Sikap Politik

Untuk informasi, proses pengusulan pengganti antar waktu calon wakil gubernur Sulawesi Barat sisa masa jabatan 2025-2030, berlangsung cukup alot. Rapat tersebut digelar tak serta merta. Agenda itu didahului dengan undangan yang diedarkan pada 18 Agustus 2026, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Koalisi Sulbar Maju, Sukri Umar dan Herlin.

NasDem sendiri memilih untuk meninggalkan forum karena menilai belum terdapat kesepakatan bersama terkait mekanisme dan ketentuan dalam proses penentuan calon wakil gubernur.

Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, Dirga Adhi Putra Singkarru mengatakan, pembahasan dalam koalisi semestinya dibangun melalui komunikasi, kesepahaman dan kesepakatan seluruh partai yang tergabung di dalamnya.

Ketua DPW NasDem Sulbar, Dirga Adhi Putra Singkarru. (Foto/Istimewa)

"NasDem menghormati proses komunikasi dan pembahasan yang berlangsung. Namun, karena belum adanya kesepakatan terkait mekanisme dan ketentuan dalam proses penentuan calon wakil gubernur, kami memilih untuk meninggalkan rapat sebagai bentuk sikap politik," tegas Dirga.

Kata Dirga, sikap yang ia tunjukkan itu bukan berarti pihaknya menutup ruang komunikasi politik. Ia hanya ingin memastikan bahwa setiap keputusan strategis dalam koalisi tidak ditentukan secara sepihak.

"Pengambilan keputusan seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan monopoli semata." demikian penegasan Dirga Adhi Putra Singkarru. (*/Naf)