JAKARTA--Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulawesi Barat menemui Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (10/06).

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka memimpin rombongan dalam agenda audiens bersama Dante Saksono Harbuwono. Kata Suhardi Duka, agenda itu jadi upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat upaya transformasi layanan kesehatan melalui sinergi dengan pemerintah pusat. 

Ia menjelaskan, audiensi dengan Kementerian Kesehatan juga jadi langkah strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperjuangkan penguatan sistem kesehatan daerah, khususnya peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan melalui dukungan program nasional Kementerian Kesehatan.

Pada agenda tersebut, setidaknya ada tiga agenda utama yang dibahas. Dari percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi Puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.

Menurut Suhardi Duka, kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan di Sulawesi Barat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Sulawesi Barat, kata dia, membutuhkan penguatan layanan kesehatan secara menyeluruh. Dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan regional.

“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” terang Gubernur Suhardi Duka.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing kepala daerah turut menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayahnya masing-masing. Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan.

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar mendorong peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi Puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah Puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.

Di sisi lain, Bupati Mamuju mengusulkan rehabilitasi sejumlah fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi Puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.

Adapun Bupati Mamuju Tengah menekankan kebutuhan peningkatan status Puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan Puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Sementara Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi Puskesmas pembantu, peningkatan Puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Ia mengaku bakal mengevaluasi seluruh usulan yang disampaikan, baik terkait sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga kebutuhan ambulans.

Dalam paparannya, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah pusat saat ini telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan dengan nilai mencapai Rp 355 Miliar. Bantuan itu, kata dia, disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).

Program tersebut difokuskan untuk mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit dan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar dalam pengajuan bantuan pemerintah pusat.

Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027.

Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Dante Saksono Harbuwono menyebut, pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah. (*/Naf)