MAMUJU--Tokoh agama adalah rujukan moral dan sosial masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan publik.

Bagi Suraidah Suhardi, dari kolaborasi tokoh agama dan pemerintah, ada sekian banyak persoalan umat yang dapat diselesaikan. Dari kemiskinan, konflik sosial hingga moral generasi muda.

"Gerakan Dakwah, kekuatan moril tokoh agama dan kebijakan publik harus saling menguatkan," ujar Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Di hadapan peserta forum peningkatan kualitas SDM tokoh agama yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Suraidah mengatakan, tokoh agama bukan sekadar penyampai dakwah. Ia juga berperan dalam hal pemberi arah moral masyarakat, mediator konflik sosial, penjaga nilai dan harmoni sosial, serta pemberi pertimbangan dalam isu sosial kemasyarakatan.

"Sehingga tak heran jika realitas lapangannya masyarakat lebih cepat mendengar tokoh agama dibanding pemerintah," ucap dia.

Bagaimana dengan posisi pemerintah ?.

Menurut Suraidah, pemerintah bekerja tidak hanya bergerak pada ruang moril. Tetapi dalam kerangka teknis berdasarkan UU dan regulasi yang disusun dalam; RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Seluruhnya bergerak dengan mengedepankan prinsip skala prioritas, keterbatasan anggaran serta keutuhan masyarakat.

"Sehingga perlu dipahami bahwa tidak semua aspirasi bisa langsung diakomodasi, tapi bisa diperjuangkan melalui mekanisme regulasi," jelas dia.

Dari irisan di atas, muncul satu gap antara tokoh agama dan pemerintah. Di mata Suraidah, tokoh agama melihat kebutuhan umat secara langsung, sementara pemerintah bekerja berdasarkan sistem dan perencanaan.

"Perbedaan perspektif menimbulkan gap antara dakwah dan kebijakan yang mengakibatkan miskomunikasi, ketidakpercayaan, bahkan muncul Persepsi pemerintah tidak peduli," beber Suraidah, ketua ICMI Korwil Sulawesi Barat itu.

Untuk menjembatani gab tersebut, Suraidah menguraikan satu langkah sederhana dimulai dengan tranformasi paradigma. Yang sebelumnya tokoh agama sebagai pihak paling resah pada produk kebijakan, menjadi tokoh agama sebagai mitra strategis pemerintah. Dari reaktif ke proaktif, informal ke berbasis sistem dan individi menjadi jejaring.

"Di titik tokoh agama dapat mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tokoh agama bisa mengambil peran dari menyuarakan kebutuhan umat di forum Musrembang, penguatan nilai kebijakan lewat legitimasi moral, mengedukasi masyarakat, serta advokasi sosial," urai politisi cantik dari Partai Demokrat itu.

Kondisi seperti yang telah terurai di atas tak lepas dari beragam tantangan. Kata Suraidah, tantangan yang perlu di atasi diantaranya, kurangnya pemahaman mekanisme kebijakan, minimnya komunikasi antara tokoh agama dan pemerintah, kurangnya data dalam menyuarakan aspirasi dan pendekatan yang masih sektoral.

"Untuk itu ada sejumlah strategi yang dapat dilakukan sebagai langkah penguatan masing-masing peran. Diantaranya dengan meningkatkan literasi kebijaka publik, membangun forum komunikasi tokoh agama–pemerintah, mendorong keterlibatan dalam Musrenbang, menggunakan data dalam advokasi umat dan mengembangkan dakwah berbasis solusi," paparnya.

(Foto/Multi Wacana Intermedia)

"Jika kolaborasi itu mewujud, ada sejumlah dampak yang bisa kita harapkan. Mulai dari kebijakan yang lebih tepat sasaran, masyarakat bisa lebih percaya pada pemerintah, dakwah yang lebih relevan, termasuk masalah sosial lebih cepat teratasi. Ini semua penting untuk saya sampaikan sebab membangun umat tidak cukup dengan nasihat, tetapi juga dengan keterlibatan dalam sistem yang mengatur kehidupan mereka," Suraidah Suhardi menutup.

Tokoh Agama yang Adaptif

Membangun manusia unggul dan berkarakter adalah salah satu poin dalam misi dalam serta panca saya Gubernur Suhardi Duka. Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana mengatakan, tiga ciri utama manusia unggul, yakni memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan kemampuan adaptasi dalam kehidupan.

Saat membuka forum pengingkatan kapasitas SDM tokoh agama, Junda menguraikan, Hal di atas jadi satu penekanan penting dalam menyikapi dinamika pembangunan dan perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kepentingan global menuntut SDM untuk terus beradaptasi. 

“Lingkungan saat ini berubah sangat cepat. Hari ini bisa berbeda dengan besok, dan tantangannya semakin kompleks. Karena itu, SDM harus mampu menyesuaikan diri agar tetap eksis,” ujar Junda Maulana di forum yang diinisiasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulawesi Barat itu.

Ia mencontohkan kondisi di kawasan timur tengah yang berdampak pada rantai logistik dunia, seperti antrean kapal di selat Hormuz yang mengangkut minyak ke berbagai negara. Jika kondisinya kian tak terkendali, Junda melihat damoak yang nyata pada ekonomi global dan berimbas pada ketahanan sosial masyarakat.

"Saya meyakini peran tokoh agama sangat besar dalam membentuk manusia yang unggul dan berkarakter. Ini penting agar masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan, baik lokal maupun global,” tutup Junda Maulana.

Komitmen Kuatkan Peran Tokoh Agama

Koordinator Wilayah Jaringan Gusdurian Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampapua), Suaib Amin Prawono dan antropolog dari Stanifa Institut, Bustan Basir Maras jadi dua pemateri pada kegiatan tersebut. Sebuah ikhtiar pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam menguatkan peran tokoh agama di tengah pergaulan sosial masyarakat.

Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda provinsi Sulawesi Barat, Murdanil menambahkan, kegiatan peningkatan kapasitas SDM tokoh agama merupakan bagian dari program berkelanjutan pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya juga telah dilaksanakan pada tahun 2025. Sebuah pembuktia perhatian pemerintah terhadap penguatan peran tokoh agama bukanlah sesuatu yang bersifat insidental, melainkan sebuah komitmen strategis dan berkesinambungan dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.

"Agenda ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini dengan dinamika sosial, tekanan ekonomi, serta perubahan pola interaksi masyarakat yang berlangsung begitu cepat," tutur Murdanil.

Dalam situasi seperti itu, sambung Murdanil, masyarakat membutuhkan figur yang tak hanya memberikan bimbingan spiritual, tetapi juga mampu menjadi penuntun arah sosial yang bijaksana dan menyejukkan. Satu peran yang secara nyata berada di pundak para tokoh agama.

"Untuk itu, sebagai wujud dukungan pemerintah, kita secara bersama-sama mendorong upaya kolaboratif dalam membangun frame berpikir yang diramu dalam konsolidasi gagasan dengan para tokoh agama di daerah ini," Murdanil menutup. (*/Naf)