MAMUJU—“Ekonomi Sulbar kita rancang dalam dua arus utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap PDRB. Kedua, mengombinasikannya dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat,”. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi, Selasa (10/03).

Pengendalian inflasi menjadi perhatian penting pemerintah karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Sebagian besar komoditas daerah seperti CPO, biji kakao dan jagung, kata dia, masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Lewat pengembangan industri pengolahan, ia berharap, nilai ekonomi produk tersebut bisa meningkat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Meski industri pengolahan berskala besar belum sepenuhnya berkembang, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM agar pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar bertumpu pada ekonomi rakyat.

“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Bukan hanya dikendalikan investasi besar, meskipun kita tetap berharap investasi besar juga masuk ke daerah ini,” terangnya.

Suhardi Duka juga menyinggung pentingnya menjaga inflasi. Kata dia, hampir semua negara berupaya keras mengendalikan inflasi karena tingginya inflasi dapat melemahkan nilai tukar uang dan mengganggu stabilitas ekonomi.

“Runtuhnya satu negara bisa dimulai dari inflasi yang tinggi. Inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang tadinya mampu membeli 10, karena inflasi hanya mampu membeli 5,” terangnya.

Inflasi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari inflasi yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di tingkat daerah menjadi sangat penting.

Gubernur Suhardi Duka pun memaparkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 4,7 Persen, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,3 Persen.

“Artinya saat itu kita belum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan bisa dikatakan menjadi beban karena pertumbuhan kita lebih rendah dari nasional,” ujar dia.

Di tahun 2025, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh hingga 5,36 Persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 Persen.

“Ini menunjukkan kita sudah mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun kontribusinya masih kecil,” ungkap Suhardi Duka.

Lewat HLM TPID, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap adanya koordinasi dan langkah strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dapat semakin diperkuat. Khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. 

Pertemuan tersebut dihadiri seluruh perwakilan enam pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga di daerah. (*/Naf)