MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 Persen. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat High Level Meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/03).

Menurutnya, secara bulanan inflasi di Sulawesi Barat pada Februari 2026 tergolong baik, berada di kategori terendah. Namun secara tahunan, inflasi daerah tersebut masih berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Pada prinsipnya untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujar Suhardi Duka.

Ia menjelaskan, dari laporan yang diterima terdapat beberapa komoditas yang memicu inflasi. Di antaranya harga emas dan tarif listrik. Menurutnya, dua faktor tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena ditentukan oleh kebijakan nasional dan pasar global.

“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” kata dia.

Selain itu, komoditas ikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi, khususnya ikan cakalang dan ikan layang. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Suhardi Duka telah menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat agar menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 guna meningkatkan produksi.

“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027, supaya pasokan bisa mencukupi,” jelas Suhardi Duka.

Untuk komoditas bawang, Suhardi Duka menyebut, harga dan produksinya relatif sudah terkendali. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok. 

Ia menegaskan seluruh jalur distribusi harus dipantau secara intensif untuk menghindari gangguan pasokan, khususnya di menjelang Idulfitri.

“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Semua alat disiapkan. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga meminta penambahan kuota dan kapasitas Bahan Bakar Minyak (BBM) karena pasokan yang ada dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” demikian Suhardi Duka. (*/Naf)