MAMUJU--Kita ingin mengetahui apa hambatan-hambatan yang dialami oleh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Salah satunya terkait LSHS, yaitu Surat Keterangan Higienis dan Kesehatan. Ada beberapa hambatan dan itu akan segera kita selesaikan,". Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam paparannya di Rakor program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulawesi Barat, Selasa (10/02).

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan, Rakor tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung hambatan-hambatan teknis yang dialami SPPG. Termasuk tentang seluk beluk perizinan.

Selain persoalan administrasi, Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti adanya kritik masyarakat terkait penggunaan bahan pangan yang dinilai belum maksimal memanfaatkan produk lokal. Kata dia, ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong keterlibatan pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan makanan untuk program MBG.

“Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar pemasok-pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG,” tegas dia.

Pemerintah daerah, sambung Suhardi Duka, bakal menyiapkan skema kerja sama yang lebih terstruktur. Biro Ekonomi Setda Sulawesi Barat akan melakukan inventarisasi pemasok lokal yang memenuhi syarat untuk kemudian dikontrakkan secara resmi dengan SPPG.

“Nantinya kita akan buat kontraknya. Biro ekonomi akan melakukan inventarisasi pemasok-pemasok lokal yang terpilih dan akan kita kontrakkan dengan SPPG supaya betul-betul bisa menggerakkan ekonomi lokal,” begitu kata Suhardi Duka.

Tak hanya soal bahan pangan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah kepala desa terkait SPPG yang belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.

“Tadi juga kita tekankan soal tenaga kerja. Ada protes dari kepala desa karena ada SPPG yang tidak mengambil tenaga kerja dari desanya. Ini harus kita maksimalkan, supaya tenaga lokal diprioritaskan. Kalau ada di kabupaten itu, jangan dulu cari dari kabupaten lain,” harapnya.

Mesti Berdampak ke Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis nasional yang diperintahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara optimal dan terukur.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana dalam sambutannya mengatakan, ukuran keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari aspek distribusi makanan kepada anak-anak, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

“Keberhasilan MBG juga diukur dari dampak ekonominya. Ekosistem bisnis dari program ini harus berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Junda.

Di forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengevaluasi sejauh mana SPPG telah memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal dalam radius terdekat.

“Kita berharap multiplier effect ekonomi dari program MBG ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di desa-desa yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” jelas Junda Maulana.

Rakor hari itu juga membahas evaluasi kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur-dapur MBG. Junda Maulana mengatakan, berdasarkan data yang ada, kebutuhan bahan baku seperti daging, ayam potong, telur, dan komoditas lainnya masih cukup besar dan diharapkan dapat dipenuhi dari tingkat lokal.

“Kita ingin melihat seberapa besar kemampuan produksi lokal kita, dan bagaimana kekurangan ini ke depan bisa dipenuhi oleh petani dan peternak di Sulbar,” beber dia.

Berbagai hambatan operasional, terutama terkait distribusi logistik, seperti kondisi akses jalan, fasilitas pendingin, serta sistem distribusi bahan pangan juga jadi sederet poin yang dibincangkan di Rakor tersebut.

Termasuk penguatan kelembagaan ekonomi desa turut menjadi fokus pembahasan. Junda Maulana berharap, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat berperan aktif dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.

“Kita ingin memastikan program ini berjalan baik di Sulawesi Barat, termasuk dari sisi kelembagaan ekonomi desa,” pungkas Junda Maulana. (*/Naf)