MAMUJU--Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung meripakan implikasi dari prinsip otonomi daerah. Sayangnya, ragam persoalan selalu hadir pada setiap setiap pelaksanaan momentum politik itu.

Berdasarkan kajian panjang yang telah dilakukan, PKB secara resmi telah mendorong agar sistem otonomi daerah mendapat koreksi. Termasuk sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Ketua fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan, desakan itu telah ia gelindingkan di parlemen. Bukan tanpa alasan, menurutnya, sudah terlalu banyak mudarat yang timbul akibat sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini diberlakukan.

"Yah salah satunya adalah kita harus mengkoreksi otonomi daerah, dan sistem Pilkada yang ada. PKB sudah menyampaikan agar gubernur dipilih oleh DPRD. Kita juga harus mengkaji ulang, apakah bupati juga demikian," tutur Jazilul Fawaid usai menghadiri Muswil DPW PKB Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (10/12) petang.

Hal di atas, kata Jazilul, juga sudah sering disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Menurutnya, sistem pemilihan yang berlaku saat ini sudah menghabiskan sekian banyak energi, biaya, hingga sejumlah kerugian lainnya.

"Karena rezim pemerintah provinsi itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dari pada menghabiskan energi yang sangat luar biasa ketika Pilkada, lebih baik itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan, program untuk rakyat," terang dia.

Apa yang disuarakan PKB di atas, merupakan tawaran solusi. Sekaligus memberi opsi pertimbangan kepada publik, apakah sistem seperti ini yang dikehendaki. Apalagi jika melihat fakta bahwa pelaksanaan otonomi daerah sudah dijalankan selama lebih dari 20 tahun, sementara di sisi lain ada sekian banyak kewenangan-kewenangan yang kini justru ditarik ke pemerintah pusat.

"Terus apa gunanya menjadi kepala daerah yang dihasilkan dari sebuah sistem yang cukuo menghabiskan energi. Kecuali memang kalau otonominya full di daerah. Ini gagasan yang kita sampaikan ke publik. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, yah monggo, kita salinmg adu argumen. Tetapi kami melihat bahwa pemiliha gubernur ini terlalu boros," demikian Jazilul Fawaid.

Anggota DPRD Pun Begitu

Semangat perbaikan sistem pelaksanaan pemilihan juga jadi penekanan yang datang dari kalangan akademisi. Hamdan Dangkang menilai, dari panjangnya pengalalaman ber-Pemilu yang selama ini telah dilalui, ada sekian banyak catatan minor yang mesti dilihat.

Hamdan Dangkang (Foto/Istimewa) 

Kepada WACANA.Info, Hamdan menjelaskan, tingginya biaya pelaksanaan sebuah pemilihan seperti tak berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Sekian banyak diantaranya datang dari mereka dengan kemampuan finansial tanpa kualitas individu yang mumpuni.

"Belum lagi tingginya cost politik. Hingga praktek politik uang yang sudah bukan rahasia lagi terjadi di tengah masyarakat. Makanya bagi saya, sistem pemilihan kita mesti direvisi. Bukan hanya bagi gubernur dan bupati saja, kalau perlu sistem pemilihan anggota DPRD pun seperti itu, dilakukan secara tidak langsung," terang Hamdan Dangkang.

Hamdan yang Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unika Mamuju itu menambahkan, perbaikan sistem pemilihan adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Di rentang panjang pengalaman pelaksanaan pemilihan selama ini, nyaris tak ada perbaikan untuk meminimalisir berbagai catatan buruk dari sistem pemilihan di Indonesia.

"Kalau edukasi ke masyarakat, bagi saya upaya itu sudah lebih dari cukup. Kita sudah menjalankan sistem ini selama puluhan tahun. Tapi faktanya, hanya segelintir orang saja yang punya kesempatan untuk ikut berkontestasi. Hanya mereka yang punya kemampuan finansial. Itu belum menghitung perpecahan di tengah masyarakat. Saya kira memang, perlu untuk segera merevisi sistem pemilihan kita," pungkas Hamdan Dangkang. (*/Naf)