MAMUJU--Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar public relation gathering dalam rangka memperkuat strategi komunikasi publik menyambut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026), Rabu (10/12).

Plt Kadis Kominfopers Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar yang didaulat sebagai narasumber pada kegiatan itu menguraikan, SE 2026 merupakan program prioritas nasional yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk 10 tahun mendatang. 

"Karena itu, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada ketepatan pendataan oleh BPS, tetapi juga pada komunikasi publik yang efektif, terpadu dan konsisten," beber Muhammad Ridwan Djafar.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengambil posisi strategis dalam memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Diskominfopers, sebagai koordinator humas pemerintah daerah menjadi integrator utama narasi publik lintas instansi.

"Komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung SE 2026 antara lain, memastikan seluruh OPD memahami pesan kunci sensus ekonomi, menggerakkan seluruh kanal komunikasi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk sosialisasi aktif, membangun ekosistem kolaboratif antara Pemprov, BPS, OPD, pemerintah kabupaten/kota, media, serta mitra strategis lainnya, menjamin tersedianya data dan informasi akurat bagi masyarakat, serta mengintegrasikan kampanye SE2026 ke dalam agenda Rakor Humas, Bakohumas, dan forum keprotokolan daerah," terangnya. 

Muhammad Ridwan Djafar juga memaparkan sejumlah mandat strategis Diskominfopers, yakni koordinasi narasi dan pesan kunci dengan menetapkan key messages antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan informasi serta menyiapkan paket komunikasi SE 2026 seperti infografis, siaran pers, video edukatif, hingga FAQ, penguatan peran Bakohumas dengan mengaktifkan jaringan Bakohumas untuk memastikan penyebaran informasi yang seragam dan menjadi jembatan komunikasi antara Pemprov dan BPS.

"Selain itu, monitoring dan manajemen isu publik dengan engidentifikasi isu sensitif yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat dan menyiapkan respons cepat terhadap rumor atau informasi keliru, serta penguatan media relations dengan mengoptimalkan kerja sama dengan media massa agar pemberitaan SE2026 akurat, berimbang, dan mendorong partisipasi publik," kata Muhammad Ridwan Djafar.

Ia berharap, terbangun narasi komunikasi publik yang seragam antarinstansi, semakin kuatnya sinergi Pemprov dan BPS dalam penyebaran informasi resmi. Kata dia, SE 2026 adalah momentum penting bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Barat. Dengan komunikasi publik yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif, pemerintah optimistis masyarakat dapat memahami pentingnya sensus dan berpartisipasi penuh.

“Diskominfopers akan terus menjadi koordinator yang menyatukan narasi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan ruang informasi publik tetap sehat, akurat, dan produktif,” tutup Muhammad Ridwan Djafar.

Puluhan perwakilan instansi pemerintah, Dinas Kominfopers Sulawesi Barat, serta agen statistik Universitas Tomakaka Mamuju turut hadir pada agenda tersebut. (*/Naf)