Tak Hapus TPP tapi Efisiensi Program ke Daerah

MAMUJU--"Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp 330 Miliar dari dana transfer,". Itu disampaikan gubernur Suhardi Duka usai gelaran rapat kerja strategis di ball room Andi Depu, Lantai III Kantor gubernur Sulawesi Barat, Selasa (30/09).
Wakil gubernur Salim S Mengga, Plh Sekprov, Herdin Ismail serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir pada agenda tersebut. Kata Suhardi Duka, pengurangan anggaran itu bikin pemerintah provinsi harus menempuh berbagai langkah, termasuk efisiensi rencana belan secara besar-besaran.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Suhardi Duka menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap dipertahankan.
"Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN," ungkap bupati Mamuju dua periode itu.
Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, pemerintah bakal melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah. Gubernur Suhardi Duka juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta.
"Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta," urai Suhardi Duka.
Pertahankan yang Prioritas
Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi Sulawesi Barat masih akan mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting.
"Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang," terang dia.
Salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
"Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi," masih Suhardi Duka.
Dengan langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik disemogakan bakal tetap terjaga. Sambil terus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (*/Naf)