MAMUJU--Rakor Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 dengan fokus pembahasan seputar anggaran BPJS diinisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (29/09). Kegiatan itu berlangsung di ruang oval, Lt. 3 Kantor Gubernur.

Gubernur Suhardi Duka memimpin Rakor tersebut. Agenda yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala BPS Sulawesi Barat, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Karo Pemkesra Setda, serta Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan, kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di daerah.

“Rapat ini adalah momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan hanya soal hitungan dana, melainkan soal memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terjamin. Tahun depan, kita ingin Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat dan berkelanjutan,” kata dia.

Dalam rapat, dibahas pula dua catatan penting yang menjadi fokus ke depan:

1. Sinkronisasi data khusus untuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Pemda dan PBI Pusat, agar lebih akurat dan tidak terjadi tumpang tindih.

2. Menyusun pola kebijakan menghadapi keterbatasan anggaran transfer ke daerah tahun 2026, khususnya pada PBI antara kabupaten dan provinsi, dengan tetap mempertahankan capaian UHC.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap sistem jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. (*/Naf)