ACEH--Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari memberikan arahan secara daring pada Rakor awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Aceh Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kamis (04/09).

Rakor Awal GTRA Provinsi Aceh ini mengusung tema Kolaborasi Program Kerja Lintas Sektor dalam Mendukung Percepatan Reforma Agraria di Provinsi Aceh dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mewakili Gubernur Aceh.

Dalam arahannya, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria. 

"Kunci keberhasilan Reforma Agraria adalah kolaborasi lintas sektor, diantaranya keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dukungan anggaran dan kelembagaan, koordinasi yang solid antar tim GTRA, pendampingan yang berkelanjutan dalam penataan akses, dan penyelesaian konflik agraria yang adil dan solutif." ungkap Embun Sari.

Lebih lanjut, Embun Sari juga menekankan lima poin penting diantaranya optimalisasi sumber TORA di Provinsi Aceh, pembaharuan SK Tim GTRA sebagai pondasi kerja kolaboratif, pentingnya peranan penataan akses sebagai jiwa dari Reforma Agraria, penguatan sinergi lintas sektor, dan penyelesaian konflik agraria.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh dalam sambutannya mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Aceh melalui kolaborasi lintas sektor.

Turut hadir pada kesempatan ini jajaran Forkopimda selaku anggota Tim GTRA Provinsi Aceh, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh. (*/Naf)