Ke Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Suhardi Duka Usul Sulbar jadi Daerah Kepulauan

JAKARTA—Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menemui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (4/08). Ke Dirjen Bina Adwil, dalam rangka mengusulkan status daerah kepulauan bagi Provinsi Sulbar.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Adwil, Safrizal Zakaria, Gubernur Suhardi Duka mendorong Sulawesi Barat untuk masuk dalam kategori daerah kepulauan.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana yang turut hadir pada pertemuan itu mengungkapkan, alasan pengusulan Sulawesi Barat sebagai daerah bercirikan kepulauan lantaran wilayahnya memiliki sekitar 42 pulau. Tersebar di empat dari enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 Indonesia ini.
"Dari enam Kabupaten di Sulbar, ada empat kabupaten yang memiliki pulau, sehingga daerah inilah yang kita anggap bisa diusulkan menjadi daerah kepulauan," saat dikonfirmasi ujar Junda.
Selaim Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulawesi Barat Mohammad Ali Chandra serta Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad turut mendampingi agenda Gubernur Suhardi Duka hari itu. Menurut Junda, jika permohonan di atas dikabulkan, Sulawesi Barat bakal mendapatkan dukungan kebijakan dan fiskal yang lebih kuat.
Utamanya dalam mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.
"Karena saat ini kita memiliki keterbatasan dan keterjangkauan untuk kita bagaimana mengembangkan daerah kita utamanya di daerah-daerah kepulauan yang sangat potensial untuk kita kembangkan yang bisa mendukung terhadap pembangunan di provinsi Sulbar," terang dia.
Diungkapkan Junda, usulan yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka di atas direspon positif Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Pemerintah pusat, kata Junda, bakal mendukung dan menyetujui jika Sulawesi Barat membutuhkan status tersebut
"Insyaallah kita akan melakukan tindak lanjut," tutup Junda Maulana. (*/Naf)