POLMAN-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menginisiasi Rakor lintas sektor ekonomi. Agenda yang diikuti stakeholder terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan itu dipusatkan di Hotel Lilianto, Polman, Jumat (04/07).

Pelaksanaan Rakor tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebagaimana misi pertama dalam panca daya yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Kepala Bapperida Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin Rakor tersebut. Fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ialah strategi pembangunan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 Persen tahun 2029 melalui berbagai inisiatif. Dari pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, dan promosi komoditas utama seperti kakao dan kopi.

Junda Maulana menekankan pentingnya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 Persen pada tahun 2029. Itu hanya dapat terwujud dengan peningkatan investasi dan peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan.

Ia pun menegaskan pentingnya fokus pada penguatan sektor unggulan kawasan melalui pemetaan potensi ekonomi dan pengembangan produk bernilai tambah. Termasuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan infrastruktur ekonomi strategis. 

Bapperida juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani karena ketidakpastian pasar dan menyerukan peningkatan kepercayaan antara petani dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan produksi dan daya saing.

"Terkait kinerja ekonomi Sulawesi Barat, tercatat bahwa saat ini pendapatan per kapita telah meningkat sebesar 4,87 Persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Bapak Gubernur Suhardi Duka menginginkan ekonomi tumbuh sampai 8 Persen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Junda.

Kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah di Sulawesi Barat juga jadi hal yang tak kalah pentingnya. Fokus pada inisiatif pembangunan ekonomi dengan mendukung UMKM, termasuk digitalisasi, sertifikasi halal, dan inklusivitas keuangan.

Rakor ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan secara luring oleh Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Ekbang dan perwakilan OPD lainnya, baik di provinsi dan kabupaten serta perwakilan pelaku usaha/UMKM Se-Sulbar. (*/Naf)