MAMUJU--Musrenbang merupakan momentum kolektif untuk menyusun cetak biru pembangunan, mencermati tantangan, merespon harapan rakyat, serta menguatkan sinergi di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih. sebuah ikhtiar bersama dalam menyongsong masa depan sulawesi barat yang lebih baik.

Bagi Suraidah Suhardi, Musrenbang tahun ini punya makna yang sangat mendalam. Ini adalah Musrenbang pertama di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sebuah babak baru yang membawa harapan masyarakat akan perubahan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih adil, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Sulawesi Barat.

"Namun kita juga harus jujur, tantangan di hadapan kita tidak ringan. Keterbatasan fiskal daerah, fluktuasi pendapatan transfer pusat, serta banyaknya kebutuhan yang disuarakan melalui berbagai kanal aspirasi, termasuk pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi realitas yang harus kita hadapi dengan kepala dingin, pikiran jernih, dan kerja sama yang solid," ujar Suraidah, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, (29/04). 

Seperti yang tercermin dalam tahun anggaran 2026, terdapat peningkatan usulan dari jumlah yang ada sebelumnya. Menurut Suraidah, semuanya telah dihimpun, mencakup bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan rakyat. 

"Ini menunjukkan betapa besar energi, partisipasi, dan harapan masyarakat terhadap pembangunan di daerah ini. Kita memahami bahwa pokok-pokok pikiran atau disebut Pokir ini lahir dari akar rumput, dari kegiatan reses, rapat-rapat dengar pendapat, dan perjumpaan langsung anggota dewan dengan masyarakat," sambung Suraidah.

Mekanisme pengusulan melalui Pokir DPRD, sambung Suraidah, diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

"Dari sinilah nilai demokrasi kita diuji; seberapa kuat kita mampu menyelaraskan antara aspirasi rakyat dengan kemampuan fiskal dan kapasitas teknis pemerintah," ucap dia.

Bagi Suraidah, keterbatasan anggaran mengajarkan kita untuk lebih selektif, lebih fokus pada program yang berdaya ungkit tinggi. Memperkuat prinsip keadilan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Keterbatasan anggaran itu tak elok untuk dijadikan alasan menyerah.
sebaliknya, keterbatasan harus menjadi sumber kreativitas,
energi perubahan, dan penguat solidaritas sosial.

"Musrenbang ini adalah ruang untuk memadukan harapan dengan kenyataan, idealisme dengan realisme," tegas politisi cantik asal Demokrat itu.

Sulawesi Barat punya modal sosial yang luar biasa. Semangat gotong royong, solidaritas komunitas,
keberagaman budaya, dan lapisan elemen masyarakat yang kuat. Kata Suraidah, momentum Musrenbang harus menjadi titik balik, dari sekadar daftar keinginan menjadi dokumen perencanaan yang cerdas, realistis, dan inspiratif, dari sekadar prosedur administratif menjadi gerakan kolektif menuju perubahan yang nyata.

"Mari kita jadikan Musrenbang ini sebagai momentum memperteguh komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang berkeadilan," Suraidah Suhardi menutup. (*/Naf)