MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk hadir dalam berbagai kebijakan dalam meretas sejumlah persoalan yang ada di enam kabupaten. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bahkan menyebut, pemerintah provinsi telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 300 Miliar.di tahun 2026.

Hal itu disampaikan Suhardi Duka dalam sambutannya di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, (29/04).  Dikutip dari rilis Dinas Kominfo, Persandian dan Statustik, Rp 300 Miliar tersebut akan di bagi ke enam kabupaten. Masing-masing kabupaten kebagian Rp 50 Miliar, dengan catatan transfer dana dari pusat berjalan normal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah komando Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga benar-benar melibatkan pemerintah kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan program-program prioritas kabupaten dengan visi dan misi yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hal di atas berkesesuaian dengan apa yang ditulis oleh Suhardi Duka dalam opininya beberapa waktu yang lalu. Dalam tulisan berjudul ''Tangan' Pemprov (Mesti) Menyentuh Masing-Masing Kabupaten', Suhardi Duka menilai salah satu problem utama pemerintahan di Sulawesi Barat adalah belum maksimalnya kebijakan pemerintah provinsi hadir di wilayah kabupaten. Musrenbang yang turut dihadiri oleh bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Barat, perwakilan DPRD, pimpinan Forkopimda, kepala OPD serta tamu undangan lainnya itu disemogakan jadi langkah awal kehadiran pemerintah provinsi secara nyata di seluruh kabupaten di provinsi ke-33 ini.

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. (Foto/Kominfo, Persandian dan Statistik)

"Karena kita meyakini, perencanaan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik pula. Tapi kalau perencanaan tidak didasari landasan pemikiran yang mendasar, maka kita hanya merencanakan angan-angan," kata Suhardi Duka.

Suhardi Duka yang Bupati Mamuju dua periode itu menekankan pentingnya perencanaan yang matang, realistis, dan penuh perhitungan. Tentu saja dengan mempertimbangkan perkembangan global, nasional, dan regional.

"Kalau tidak normal (dana transfer dari pusat), maka tidak normal juga visi misi kita ini," beber dia.

Untuk informasi, 72 Persen APBD Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 27 Persen.

Pengentasan kemiskinan jadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini, angka kemiskinan di Sulawesi Barat tercatat sebesar 10,71 Persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Suhardi Duka mematok target penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setiap tahunnya.

"Jadi Insya Allah kita akan menjadi bagian penting dan tahun ini pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting sementara kami akan buatkan peraturan Gubernur nya dan gerakannya pasti akan masif karena saya sudah minta kepada Wakil Gubernur untuk memimpin pelaksanaan gerakan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting," demikian Suhardi Duka. (*/Naf)