MAMUJU--Salah satu isu utama yang dibincang dalam pelaksanaan Rakernas Partai Golkar beberapa waktu lalu adalah tentang rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) seluru DPD Golkar se-Indonesia. Diberitakan sebelumnya, sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, Muslim Fattah menyebut, DPD Golkar diminta melaksanakan Musda setelah Idul Fitri tahun 2025.

Melaksanakan Musda merupakan satu bagian integral dari putusan mnaupun rekomendasi yang dilahirkan di forum Munas Partai Golkar yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Kata Sugianto, gelaran Musda baik tingkat provinsi maupun kabupaten adalah hal yang mesti adanya.

"Karena memang kewajiban konstitusionalnya di masing-masing tingkatan seperti itu," ujar Sugianto, politisi senior Partai Golkatr Sulawesi Barat itu, Kamis (13/02).

Dalam keterangannya, pria yang juga anggota DPRD Mamuju itu menjelaskan, melaksanakan Musda bagi Partai Golkar tak harus didasari oleh adanya target partai yang tak tercapai. Meski di sisi lain, salah satu sasaran utama dari pelaksanaan Musda adalah sarana evaluasi kepengurusan secara umum.

"Karena kalau partai mau tetap eksis, dari awal semua elemen-elemen pentingnya, perangkat-perangkat kepengurusannya harus dimantapkan dalam rangka untuk bisa mencapai target yang diprogramkan dan direncanakan melalui Raker. Jangan nanti mau Pemilu baru pada sibuk-sibuk. Kalau seperti itu, takutnya kalau semua kader potensial sudah diambil orang," sambung dia.

Sugianto. (Foto/Istimewa)

Musda Partai Golkar adalah nasional partai, bukan hanya di Sulawesi Barat berikut enam kabupatennya. Pelaksanaan Musda, masih oleh Sugianto, dilaksanakan bukan karena ada sesuatu yang 'terpeleset' setelah berlaga di arena kepemiluan. 

"Sekali lagi bahwa ini lebih pada kepatuhan kita menjalankan amanah konstitusi partai sesuai periodesasinnya. Tapi kalau ada dikalangan pengurus yang merasa sudah stagnan cara kerja dan capaiannya dari Pemilu ke Pemilu, sebaiknya legowolah untuk memberi kesempatan pada sesama kader yang lain lagi diberi kesempatan," pungkas Sugianto.

Beri Kesempatan ke Kader Potensial

Musda sebagai sarana evaluasi dari capaian Pemilu dan Pilkada adalah hal yang wajar. Bukan hanya di Sulawesi Barat, tapi seluruh provinsi dan kabupaten.

Pengamat politik dari Universitas Sulawesi Barat, Muhammad menilai, evaluasi diperlukan agar eksistensi partai di tiap kontestasi politik bisa lebih bagus. Hal yang tak kalah penting, kata Muhammad, adalah bagaimana partai bisa menjadi representasi kedaulatan rakyat, bukan sekadar menjadi arena pertarungan para elit.

Muhammad. (Foto/Net)

"Untuk level ketua DPD provinsi, partai pasti memberikan prioritas pada figur yang mempunyai daya jual sebagai gubernur atau paling tidak wakil gubernur," ucap Muhammad.

Sayangnya, figur yang dimaksud terkadang bahkan tak memperhatikan proses kaderisasi. Hal itu, kata Muhammad, sering membuka peluang bagi 'kutu loncat' untuk memimpin partai.

"Untuk konteks Sulbar, mungkin jika Aras Tammauni masih berkeinginan untuk menjadi ketua, perlu untuk menghitung bilamana terdapat kader lain yang mungkin punya niat yang sama. Sejauh ini mungkin Pak H Samsul Mahmud atau Pak Yaumil," Muhammad menutup. (*/Naf)