MAMUJU--Berbekal sejumlah potensi Migas dan mineral alam yang ada, Sulawesi Barat kini mulai dilirik oleh berbagai jenis investasi dari luat. Sebelum terlalu jauh melangkah, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk banyak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, atau di Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Sulawesi Barat, Muhammad Hatta. Kata dia, Penjabat (Pj) Gubernur wajib memberi atensi dalam melakukan pemetaan atas rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Barat ini.

Hatta membeberkan beberapa hal penting yang mesti menjadi perhatian terkait persoalan ini. Sebut saja tentang fenomena SDA (Sumber Daya Alam) di Selat Makassar, lelang mineral galena di Polman, rencana lelang WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) logam tanah jarang. Termasuk Kepmen ESDM No 101.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April tentang wilayah pertambangan Sulbar dimana wilayah Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Mamuju Tengah dicadangkan untuk persiapan lelang.

"Ini harus diseriusi. Kita harus belajar dari Sultra, Sulteng, dan Maluku utara," tegas Muhammad Hatta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/05).

Muhammad Hatta yang juga sekretaris fraksi NasDem itu menambahkan, DPRD harus dengan segera melahirkan payung hukum terkait apa dan bagaimana peran masyarakat dalam dunia investasi pertambangan di Sulawesi Barat. Bagi Hatta, payung hukum yang sebaiknya lahir dalam bentuk Perda itu penting adanya untuk mendudukkan posisi masyarakat ketika tambang masuk sehingga efek positif lebih banyak diperoleh oleh masyarakat.

"untuk itu saya sebagai anggota DPRD sulbar akan mendorong Ranperda peran masyarakat dalam usaha pertambangan. Seruan ini penting untuk menjadi kolaborasi bersama demi Sulbar lebih baik lagi. Srbab fenomena action para pelaku pertambangan sudah mengarahkan rencana investasinya ke Sulbar," sambung dia.

"Kami harap ini diseriusi secara baik dan cepat. Kami tidak menginginkan Sulbar hanya jadi penonton atas proses usaha pertambangan. Para pihak harus dilibatkan dalam proses ini sehingga keputusan pemerintah provinsi punya dampak positif bagi rakyat," pungkas Muhammad Hatta. (*/Naf)