Laporan: Muhammad Akbar

MAMUJU--"Yang menjadi kendala kita adalah terkait dengan data-data dalam penggunaan hak pilih, baik itu DPT, DPTb, DPK, termasuk seperti apa penggunaan surat suara dan pemilih disabilitas. Itu yang kemudian kita cocokkan, kita koreksi kembali dan tentu ini kita akan cari letak masalah nya sampai ke TPS. Sehingga pada malam hari ini kita skorsing untuk KPU Mamuju. Mudah-mudahan Mamuju ini bisa menyelesaikan pada malam hari ini, sehingga besok bisa kembali disampaikan di forum rekap tingkat provinsi,".

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar sebelum pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi diputuskan untuk ditunda hingga Jumat, 8 Maret 2024 pagi.

Memasuki hari keenam, pleno rekap tingkat provinsi memang menyisakan pembacaan hasil rekapitulasi dari Kabupaten Mamuju. Dari pantauan WACANA.Info, jalannya pleno rekap tingkat provinsi yang dipusatkan di aula Baruga Srikandi Mamuju itu berlangsung cukup alot. Hujan interupsi dari saksi peserta Pemilu mewarnai jalannya rapat pleno dengan isu utama; data yang belum klop.

Bukan Mamuju saja yang belum menemui titik terang terkait sejumlah selisih angka pada hasil rekap tingkat kabupaten. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan KPU Sulawesi Barat, sejumlah kabupaten lainnya pun diketahui masih menyisakan sejumlah selisih angka. Meski dengan tegas, Said Usman mengatakan, selsisih yang dimaksud bukanlah selisih terkait hasil pemungutan suara.

"Dari beberapa kabupaten yang ada, hampir semuanya sudah menyelesaikan berbagai macam persoalan. Tetapi ada beberapa hal yang belum tuntas diselesaikan. Itu yang kita kaji, kita dalami dan akhirnya bisa kita temukan. Salah satu contohnya itu adalah terkait penerimaan surat suara," beber dia.

Selisih angka terkait penerimaan surat suara, kata Said Usman, bisa saja terjadi lantaran kesalahan pencatatan oleh petugas KPPS, atau karena memang terjadi kekeliruan pada proses pendistribusiannya. Hasilnya, ditemukan ada beberapa TPS yang jumlah surat suaranya tak terkoneksi dengan baik.

Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Sulbar. (Foto/Muhammad Akbar)

"Prinsipnya, kami tidak akan mengganggu hasil. Ini tidak akan berpengaruh pada hasil Pemilu. Masalah selisih itu kita temukan terjadi di Mamasa, di Polman juga demikian, kita temukan ada 600 lebih TPS, di Pasangkayu juga ada sekitar 140 lebih TPS yang kita temukan," mantan Ketua KPU Polman itu menjelaskan.

Untuk kasus data yang belum klop itu, Usman berharap seluruhnya dapat dituntaskan pada saat pleno rekap tingkat provinsi dilanjutkan di Jumat, 8 Maret 2024. Usman pun menguriakan mekanisme yang disemogakan dapat selesai pada saat pleno kembali dimulai.

"Jadi prosesnya setelah penyelesaian data-data yang akan disampaikan oleh KPU Mamuju, kita akan masuk pencermatan. Hasil pembacaan KPU kabupaten se-Sulawesi Barat ini kita akan print out lalu kemudian dilakukan pencermatan kepada peserta. Lalu kalau masih ada persoalan kita akan perbaiki kembali. Kalau tidak ada, baru kita kemudian akan bacakan se-Sulawesi Barat, hasil Pilpres misalnya, DPR RI se-Sulawesi Barat, begitu seterusnya. Nah, setelah kita bacakan lalu kemudian kita konfirmasi kembali kepada peserta. Kalau memang sudah oke baru kita lakukan penandatanganan. Harapan kami, proses ini tidak berlangsung lama dan bisa selesai maksimal jam 20.00 Wita esok hari," itu harap Said Usman Umar di forum pleno rekaptulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, Kamis (7/03) malam.

Mencari Selisih Satu Pemilih DPTb 

KPU Kabupaten Mamuju sendiri sebenarnya telah menyelesaikan sejumlah persoalan selisih data pengguna hak pilih yang sebelumnya sempat jadi penyebab berlarut-larutnya pleno hasil Pemilu di tingkat kabupaten. Komisioner KPU Mamuju, Ibnu Imat Totori mengatakan, beberapa persoalan yang telah dituntaskan itu seperti selisih jumlah pengguna hak pilih yang terjadi untuk jenis pemilihan DPD dan DPR RI pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan di kecamatan Tommo.

"Itu terjadi karena di Tommo ada PSL. Jadi pemilih DPT waktu hari H mendapatksan surat suara DPR RI, dia tidak mendapatkan lagi surat suara DPD, begitu juga DPK. Tapi pada saat PSU, yang bersangkutan sudah tidak hadir. Jadi ada selisih satu. Tapi Itu sudah klop. Yang selisih juga itu pemilih disabilitas, itu juga sudah kita temukan, dan sudah dilakukan poembetulan," terang Ibnu Imat Totori kepada WACANA.Info.

Kini, pihaknya sisa mencermati, mencari lokus TPS yang ditemukan adanya selisih 1 pemilih kategori DPTb untuk pemilihan DPR RI dan DPD.

"Itu yang sementara dilakukan pencermatan. Kami masih dalam proses mencari lokus TPS-nya," tutup Ibnu Imat Totori. (*/Naf)