Laporan: Muhammad Akbar

MAMUJU--Money politik, netralitas ASN, politisasi sara, serta kampanye di media sosial adalah empat isu utama yang dibincang dalam dialog publik yang digelar Bawaslu Sulawesi Barat. Agenda yang dipusatkan di ball room d'Maleo hotel Mamuju (9/12). 

Dialog publik tersebut merupakan tindak lanjut atas peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 oleh Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Empat isu utama di atas hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Barat. Satu isu yang paling disorot adalah soal netralitas ASN.

Hamrana Hakim mengatakan, netralitas ASN jadi poin yang mendapat perhatian besar bagi Bawaslu. Itu sekaligus jadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Bawaslu. Tak tanggung-tanggung, untuk isu netralitas ASN ini, pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat divisi pencegahan, Parmas dan Humas itu menyebut Sulawesi Barat masuk dalam lima besar deretan provinsi dengan tingkat kerawanan yang paling tinggi.

"Dengan adanya temuan yang sampai saat ini sudah mencapai 21 kasus dan menduduki peringkat lima nasional, tentu akan menjadi PR besar bagi kami untuk melakukan pencegahan ke depannya," ujar Hamrana.

Secara umum, tercatat ada dua kabupaten di Sulawesi Barat yang masuk dalam kategori rawan di Pemilu tahun 2024 mendatang. Kedua kabupaten yang dimaksud masing-masing; Mamuju dan Pasangkayu.

Pimpinan Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim. (Foto/Muh Akbar)

"Dari hasil IKP yang diluncurkan Bawaslu RI tanggal 16 Desember 2022 lalu, wilayah Mamuju dan Pasangkayu merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Hal ini memang berdasarkan konteks sosial politik dan juga konstestasi yang tinggi untuk Mamuju dan Pasangkayu," ungkap dia.

Selanjutnya Hamrana Hakim Menjelaskan "kedepannya kami akan membentuk salah satu program Desa Anti Politik Uang, untuk menjangkau kemasyarakat khususnya kaum-kaum rentan yang memang menjadi korban"

Sadar akan kondisi itu, Bawaslu Sulawesi Barat pun meminta peran aktif dari seluruh segmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang ideal, aman dan damai. Hamrana sadar betul, pihaknya tak mampu bekerja sendiri.

"Setelah melakukan pemetaan, dibutuhkan adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder. Seperti pemerintah daerah, FKUB, FKDM, serta dari stakeholder lainnya sehingga kita bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama," begitu kata Hamrana Hakim.

Terpisah, pimpinan Bawaslu Mamuju, Zulkifli menguraikan, pemetaan IKP yang dirilis Bawaslu RI itu hanya menjadikan level provinsi sebagai tolak ukurnya.
Secara umum, IKP untuk tingkat provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan sedang, dengan beberapa indikator.

Masih oleh Zulkifli, jika ditarik ke tingkat kabupaten khususnya Mamuju, terdapat dua aspek yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Sosial politik dan netralitas ASN.

"Ini berkaca pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Adanya peristiwa keributan di masyarakat pada hari H pemungutan suara," begitu kata Zulkifli. 

Sekadar informasi, dialog publik yang diinisasi oleh Bawaslu Sulawesi Barat hari itu dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat. Selain dihadiri perwakilan peserta Pemilu, kegiatan itu pun dihadiri oleh pemantau Pemilu, instansi terkait, tokoh masyarakat, OKP, serta para ketua OSIS SMA sederajat dan perwakilan BEM kampus di Sulawesi Barat. (*/Naf)