JAKARTA--Penjabat (Pj) kepala daerah diminta untuk bersikap netral di Pemilu 2024 nanti. Bekerja maksimal membantu penyelenggara Pemilu, serta tetap mendorong terciptanya kondusifitas di masing-masing daerah.

Hal tersebut merupakan salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara awal pekan kemarin. Hadir pada agenda tersebut, Prof Zudan Arif Fakrulloh juga mengungkapkan, presiden juga mengevaluasi kinerja Pj kepala daerah sekaligus menyampaikan beberapa hal penting.

"Semua penjabat kepala daerah harus netral dan menjaga kerukunan baik antarsemua suku, kerukunan umat beragama, kerukunan antarkelompok dan semua stakeholder harus dijaga untuk menciptakan Pemilu yang damai. Presiden juga akan mengevaluasi setiap hari terhadap penjabat yang tidak benar, penjabat itu bisa dicopot," ujar Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Masih kata Prof Zudan, presiden juga menitikberatkan isu pengendalian inflasi. Para Pj kepala daerah juga diminta untuk tetap memantau harga di pasaran sekaligus melakukan intervensi. 

"Kedua tangani dampak el nino yang akan berpengaruh terhadap bahan pangan pokok, kebakaran dan kekurangan air bersih," beber Prof Zudan.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga meminta para Pj kepala daerah agar menciptakan iklim investasi yang bagus. Pj kepala daerah wajib menciptakan iklim investasi yang ideal bagi investor dengan mempercepat proses perizinan.

"Di UEA, cuma 30 menit izin itu selesai. Kemudian menyederhanakan prosedur perizinan, tidak boleh ada pungli, kemudian para investor difasilitasi dan tata kelolanya diperbaiki," sambung dia.

Mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial juga jadi poin yang menjadi prioritas para Pj kepala daerah. Bantuan sosial itu harus menggunakan produk dalam negeri yang dibeli dari para pelaku UMKM.
 
"Penjabat wajib melaksanakan program utama pemerintah, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri, penanganan inflasi dan penyelesaian program strategis nasional," tutup Prof Zudan Arif Fakhrulloh. (*/Naf)