MAMUJU--Sederet persoalan di pelaksanaan Pemilu tahun 2019 jelas menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih baik, yang lebih berkualitas lagi. Salah satunya adalah dengan meminimalisir jumlah surat suara tidak sah.

Bukan tanpa alasan, di Pemilu 2019 yang lalu, tak sedikit surat suara yang dinyatakan tidak sah di momentum elektoral 2019 silam. Setidaknya, hal itu yang diungkapkan Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar kepada WACANA.Info.

"Ada 51 Ribu surat suara yang tidak sah untuk DPR, serta sekitar 12 Ribu dinyatakan tidak sah untuk Pilpres di Pemilu 2019 yang lalu. Ini jelas menjadi salah satu bahan evaluasi kita. Mencari titik permasalahannya untuk memperoleh pendekatan terbaik dalam hal meminimalisir jumlah surat suara yang tidak sah di Pemilu 2024 mendatang," kata Usman, Kamis (19/10).

KPU Sulawesi Barat sendiri belum dapat memastikan perihal kejelasan ribuan surat suara yang dinyatakan tidak sah di atas. Apakah karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara memilih, atau karena perilaku pemilih yang apatis, atau karena tindakan 'haram' oknum penyelenggara Pemilu di lapangan.

"Jadi ke depan ini, kami tetap akan memaksimalkan sosialisasi tentang tata cara memilih secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, kami pun bakal memperkuat Bimtek kepada KPPS di lapangan agar jangan lagi ada perilaku-perilaku terlarang yang dilakukan oleh penyelenggara di level TPS itu," begitu kata Said Usman Umar.

Perkuat di Simulasi

Plt Ketua KPU Mamasa, Sumarlin. (Foto/Istimewa)

Salah satu strategi yang bakal dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir jumlah surat suara tidak sah adalah dengan mendorong tingkat pengetahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana cara memilih yang benar. Plt Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin mengaku sadar betul tentang betapa beratnya tantangan itu.

Kedati begitu, KPU, kata Sumarlin, telah mempersiapkan sejumlah pendekatan yang bakal dimaksimalkan agar tingkat partisipasi pemilih meningkat di Pemilu 2024, sekaligus menurunkan jumlah surat suara tidak sah. 

"Disamping sosialisasi dan Bimtek, kami juga akan merencanakan pendekatan lain seperti dalam bentuk simulasi dengan pelibatan melibatkan semua segmen kepemiluan," ujar  Sumarlin.

"Tentunya memang mesti dibutuhkkan proses kajian yang lbih komprehensif lagi agar lbih jelas dan dapat kita paham terkait pokok persoalan atas masih banyaknya surat suara yang tidak sah pada Pemilu 2019 yang lalu," pungkas Sumarlin. (*/Naf)