MAMUJU--Indeks kerawanan Pemilu/Pilkada untuk tahun 2024 masih mendudukkan Kabupaten Mamuju di posisi yang rawan. Selain potensi konflik horizontal antarpendukung calon, faktor utama yang juga ikut berkontribusi besar di balik kategori rawan itu adalah isu netralitas ASN.

Hal itu diungkapkan pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju, Zulkifli. Di forum sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Zulkifli mengatakan, penyelenggara Pemilu, serta semua pihak punya keinginan yang besar dalam menwujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berjalan damai serta kondusif. Kata dia, hal tersebut tidak akan mewujud jika bebannya hanya diletakkan pada penyelenggara Pemilu saja.

"Kita semua sama-sama bertanggung jawab khususnya dalam masa kampanye ini. Di Bawaslu sendiri kita juga akan fokus mengamati kepala daerah, pejabat dan juga ASN. Kita tidak ingin melihat lagi ASN memanfaatkan jabatannya untuk mendukung salah satu calon. Termasuk PPPK juga, perlu hati-hati dalam menghadapi masa kampanye ini," urai Zulkifli pada kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Selasa (17/10) malam.

Meminta Peran Aktif Pembina Kepegawaian di Daerah

Sadar akan betapa krusialnya isu netralitas ASN itu, Bawaslu Mamuju sendiri bakal terus melakukan berbagai pendekatan. Selain dengan mengintensifkan pengawasan, hal lain yang juga bakal terus dimaksimalkan Bawaslu adalah dengan meminta peran aktif semua pihak untuk ikut terlibat dalam mencegah perilaku ASN yang tidak netral di momentum politik.

"Terutama pemerintah daerah, dalam hal ini tentu pejabat pembina kepegawaian. Ada bupati kemudian sekda serta seluruh pejabat eselon itu penting untuk ikut terlibat" beber Rusdin, ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju kepada WACANA.Info.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin. (Foto/Istimewa)

Secara regulasi, negara sesungguhnya telah sangat jelas mengatur perilaku ASN khususnya dalam menghadapi sejumlah momentum politik. Masih oleh Rusdin, pekerjaan rumah utama saat ini adalah bagaimana menggaransi implementasi dari regulasi itu dapat membumi secara ideal.

"Apalagi sekarang Mamuju ini sudah ada PPPK yang mana termasuk ASN juga. Otomatis tentu akan lebih banyak lagi jumlah ASN yang akan diawasi, dan secara otomatis akan bertambah banyak lagi potensi ketidaknetralan itu," sambung dia.

Rusin berharap, semua pihak, khususnya pembina kepegawaian di daerah serta para pejabat eseloan agar dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakannya. Pilihan pasti ada, dukungan pasti ada, Tapi jangan dinampakkan. Jangan sampai terlibat aktrif berkampanye. Apalagi melibatkan diri atau memobilisasi orang.

"Sebenarnya dari Pemilu sanmpai ke Pilkada, kita selalu bermasalah di netralitas ASN. Kalau saya sebenarnya terkait dengan komitmen saja. Komitmen kepada pemangku kepentingan supaya bagaimana kita sama-sama menjaganya," Rusdin menambahkan. (Naf/A)

Kasus ASN yang tidak netral di pelaksanaan Pemilu atau Pilkada sedianya dapat diminimalisir. Catatanya, semua pihak ikut terlibat aktif untuk menjaganya. Tegas dalam memberikan efek jera kepada ASN yang tidak netral, serta lewat aksi nyata lainnya.

"Sekarang yang akan kita dorong adalah membangun komitmen bersama dengan pejabat pembina kepegawaian. Komitmen lainnya adalah, karena selama ini alasannya tidak tahu, kami akan membuat program menyampaikan sosialisasi terkait regulasi yang mengatur netralitas ASN itu sampai ke kecamatan. Kita akan menggandeng instansi terkait untuk agenda itu," simpul Rusdin. (Naf/A)