MAMUJU--"Kita akan bicara dengan TAPD soal ini. karena memang, Kami hanya akan maksimal bekerja paling tidak di angka Rp 13 Miliar lebih,". Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin saat ditemui di sela-sela sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Selasa (17/10) malam.

Kepada WACANA.Info, Rusdin menguraikan, pihaknya telah beberapa kali melakukan rasionalisasi anggaran pengawasan Pilkada tahun 2024. Awalnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju memproyeksikan anggaran senilai Rp 17,8 Miliar.

"Kemudian dirasionalisasi hingga ke angka Rp 14 Miliar. Terakhir dirasionalisasi kembali dan mentok di angka Rp 13 Miliar lebih," beber Rusdin.

Terdapat sejumlah item pembiayaan yang dapat diminimalisir. Meski di sisi lain, ada juga yang wajib untuk dimaksimalkan. Misalnya pelaksanaan Bimtek kepada Panwascam, Panwas desa/kelurahan, serta Panwas TPS.

"Yang dirasionalkan itu ada perjalanan dinas, operasional kegiatan, serta sejumlah hal teknis lainnya. Di lain sisi, ada juga yang kita harus maksimalkan. Misalnya Bimtek ad hoc, Panwascam, Panwas kelurahan/desa, pengawas TPS. Termasuk di dalamnya pengawasan partisipatif yang harus dilakukan sebanyak dua kali. Tidak seperti Pilkada sebelumnya yang dilakukan hanya sekali," ujar dia.

Hal baru yang juga wajib dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju di Pemilu 2024 mendatang adalah rekrutmen tenaga profesional pendukung. 

"Oleh Bawaslu RI, kita diminta untuk merekrut tenaga pendukung di Pemilu 2024 nanti," begitu kata Rusdin.

BPKAD Mamuju 'Hanya' Mampu di Rp 9 Miliar

Beban pelaksanaan Pilkada (termasuk anggaran pengawasan pelaksanaan Pilkada dan keamanan) memang ada di masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah mesti menyiapkan anggaran Pilkada yang dimaksud di dalam APBD-nya.

Tentang nominal Rp 13 Miliar lebih yang 'dikunci' Bawaslu Mamuju di atas, rupaya tak linear dengan apa yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Setidaknya, itu yang diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Irwan Idris.

Dihubungi via sambungan telepon, Irwan Idris mengungkapkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024 (KPU, Bawaslu, Polri dan TNI) senilai Rp 45 Miliar di APBD tahun 2024. Untuk KPU senilai Rp 31 Miliar, Bawaslu Rp 9 Miliar, Polri Rp 4 Miliar, dan TNI senilai Rp 1 Miliar. (Naf/A)