MAMUJU--Seluruh lapisan masyarakat wajib mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional Pemilu tahun 2024 mendatang. Termasuk kepada sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Perguruan Tinggi.

Pemerintah melihat Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi merupakan dua segmen yang sangat penting dalam hal mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pemilu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti menjelaskan, pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi wajib membangun kemitraan demi suksesnya Pemilu tahun 2024. Kolaborasi yang baik wajib tercipta di antara pemerintah Organisasi Kemasyarakatan serta dengan Perguruan Tinggi.

"Dengan kemitraan itu, kita berharap kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi untuk memainkan peran penting dalam mensukseskan Pemilu serentak 2024," beber Amri Ekasakti belum lama ini.

Masih oleh Amri Ekasakti, baik Organisasi Kemasyarakatan maupun Perguruan Tinggi adalah dua komponene yang dapat menjadi ujung tombak dalam hal edukasi kepada pemilih dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, proses pemungutan suara dan hak serta kewajiban bagi pemilih. 

Sekretaris FKUB Sulbar, Nur Salim Ismail. (Foto/Rahmat)

Dalam prosesnya, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi diharapkan mampu berdiri secara independen, netral, dan transparan untuk menegaskan integritas dari pelaksanaan Pemilu. Menurut Amri, kontribusi Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi juga dapat mewujud dalam hal pemantauan pelaksanaan Pemilu. Dapat membantu menjaga proses demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dengan ideal lewat hasil Pemilu tahun 2024. 

“Semoga adanya kemitraan ini bisa bersama-sama membantu program pemerintah,” ujar Amri Ekasakti.

Terpisah, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail menambahkan, sinergitas antara pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi merupakan poin yang sangat dibutuhkan. Hal-hal yang sekiranya dapat menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas, diharapkan mampu disuarakan secara bijak baik oleh Organisasi Kemasyarakatan maupun dari kalangan Perguruan Tinggi.

“Semoga pemerintah bisa mendengar problem yang sedang terjadi di lapangan. Khususnya berkaitan dengan Kepemiluan,” sumbang Nursalim. (*/Naf)