Pemerintahan

Akmal Dorong Kurikulum Bencana ke Bangku Sekolah

Wacana.info
Jalan Trans Sulawesi Mamuju-Majene yang Rusak Akibat Cuaca Buruk. (Foto/Balai Jalan dan Jembatan Sulbar)

MAMUJU --Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kesiapsiagaan, termasuk mitigasi dalam hal mengurangi risiko bencana secara terstruktur utamanya dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Wilayah Sulawesi Barat beberap waktu terakhir.

Tindaklanjut dari agenda di atas, Akmal Malik pun memimpin rapat koordinasi strategis pimpinan Forkopimda Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (27/12). Kepada seluruh elemen strategis baik pemerintah kabupaten, instansi serta OPD, Akmal berharap untuk terus berkoordinasi memperkuat agenda mitigasi bencana.

Akmal mengatakan, Sulawesi Barat merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Baik secara geologi, hidrometeorologi. Itu semua dapat mewujud dalam berbagai jenis bencana; banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Begitu juga bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit juga rawan terjadi.

"Ini menunjukkan bahwa daerah kita memiliki resiko cukup tinggi," ungkap Akmal Malik.

Salah satu strategi dalam meminimalisir dampak buruk bencana, menurut Akmal, adalah dengan mendorong pengetahuan tentang kebencanaan ke bangku sekolah. Kurikulum tentang kebencanaan sudah harus diakomodir ke sejumlah institusi pendidikan.

"Bagi saya, ke depan, tadi saya telah berbicara dengan pimpinan DPRD, karena kita adalah daerah rawan bencana, kita akan menjadikan kurikulum tentang bencana kita akan jadikan kurikulum yang wajib untuk di sekolah. Bisa jadi mulai dari SD hingga SMA. Ini salah satu langkah yang akan kita lakukan ke depan. Ini penting agar masyarakat sadar ketika bencana datang masyarakat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan," urai Akmal Malik.

Untuk diketahui, sesuai hasil Global Platform gor disaster risk reduction (GPDRR) ke 7 di Bali, salah satu rekomendasi penanganan bencana yaitu pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan dengan kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan.

"Ini berarti bahwa transformasi mekanisme tata kelola resiko bencana merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas. Saya berharap melalui rakor ini seluruh Forkopimda dapat menetapkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Sulbar," ucap Akmal, pria yang juga Dirjen Otda Kemendagri itu.

Focus Group Discussion (FGD) kian melengkapi Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda hari itu. FGD yang mendudukkan sejumlah nama sebagai narasumbernya. Diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris bersama TNI, Polri dan Kepala BPBD Sulawesi Barat, Amri Ekasakti. (*/Naf)