MAJENE--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sulawesi Barat di kantor Bupati Majene Rabu (9/11). Dalam sambutannya, Akmal meminta agar sinergitas serta kolaborasi tetap terjalin dalam mengendalikan laju inflasi di daerah.

Sebuah poin penting yang disampaikan Akmal, terlebih inflasi jadi salah satu fokus perhatian Presiden yang belakangan ditindaklanjuti oleh Mendagri agar seluruh daerah memberikan perhatian yang serius. Pun dengan Sulawesi Barat.

"Mesti kita bangun kerjasama dalam mengendalikan inflasi daerah. Apalagi sudah ada anggaran dikucurkan," ujar Akmal Malik di hadapan sejumlah tamu undangan yang sempat hadir.

Uang senilai Rp 7,4 Miliar diplot oleh pemerinta Provinsi Sulawesi Barat dalam menekan laju inflasi. Itu belum termasuk anggaran dari masing-masing kabupaten. Kata Akmal, distribusi pasokan pangan menjadi kunci agar inflasi dapat ditekan.

"Semuanya harus bekerja. Banyak anggaran tapi tidak cukup maksimal realisasinya," beber dia.

Akmal berpesan agar ketahanan pangan wajib menjadi fokus utama demi mencegah laju inflasi. Terlebih dengan fakta Sulawesi Barat telah memasuki musim hujan.

"Masing-masing memperkuat pangannya. Apalagi kita sudah anggarkan Rp 7,4 Miliar dari Pemprov ditambah masing-masing kabupaten juga menganggarkan," kata Akmal.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik. (Foto/sulbarprov.go.id)

Minim Realisasi

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diwajibkan untuk mengalokasikan 2 Persen anggaran dalam bentuk Bantuan Tak Terduga (BTT) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib. Oleh pemerintah pusat, penyediaan anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan dampak inflasi tahun 2022.

Menurut Akmal Malik, anggaran tersebut dapat diterjemahkan sebagai jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan. Sayang, realisasi penggunaan anggarannya terbilang masih rendah.

"Masih rendah realisasinya, masih sekitar 8,5 Persen. Jadi tadi kita minta daerah tidak berpikir harus lakukan apa, tapi langsung aksi," tegas Akmal.

Laju inflasi di Sulawesi Barat memang masih di bawah rata-rata nasional. Yakni di 5,27 Persen. Akmal meminta agar pemerintah daerah menyegerakan realisasi anggaran tersebut.

"Segera turunkan dananya. Lakukan aksi secepatnya. Seperti beras masuk daftar inflasi, makanya kita menduga beras kita dikirim ke luar," terang dia.

Pelaksanaan operasi pasar jadi salah satu opsi yang dilakukan dalam menekan laju inflasi di Sulawesi Barat. Hermanto, Kepala Bank Indonesi (BI) Sulawesi Barat mengaku bakal memberi dukungan untuk setiap pelaksanaan operasi pasar.

"Kita akan memperluas kerjasama perdagangan. Seperti wilayah Sulawesi Tengah dan kita sudah laksanakan gerakan nasional pengendalian inflasi pamgan (GNPIP) Majene serta Mamuju," ucap Hermanto.

"Seperti cabai hingga bawang merah. Jadi bisa dikirim ke luar juga," pungkas Hermanto yang menjelaskan beberapa komoditas yang akan menjadi fokus peningkatan pasokannya. (*/Naf)