MAMUJU--"Sekarang kita sudah bentuk satu tim ad hoc untuk melakukan evaluasi kepala OPD, pejabat administrator dan pejabat fungsional,". Hal itu disampaikan Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat belum lama ini.

Tim Ad hoc yang dimaksud berisikan sederet nama yang kata Idris bakal jadi tokoh utama dalam mengevaluasi kinerja Kepala OPD, pejabat administrator dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Terdiri dari unsur internal pemerintah provinsi, unsur eksternal dalam hal ini akademisi perguruan tinggi, serta perwakilan mitra kerja strategis pemerintah; DPRD.

"Tim ini akan bekerja. Kami sudah rapat, menyamakan persepsi terkait indikator-indikatornya, termasuk cara kerjanya, termasuk batas waktu," kata Idris di hadapan sejumlah wartawan.

Sudah sejak beberapa waktu terakhir, serangkaian evaluasi memang telah dilakukan kepada para Kepala OPD, pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil dari evaluasi tersebut bakal jadi bahan utama menuju mutasi pejabat yang telah digaungkan sedari beberapa waktu lalu.

"Kalau ada yang menurut kami rendah, tidak bisa mencapai ratra-rata yang dipersyaratkan misalnya dia tidak bisa di atas 50 atau 60 persen (realisasi anggaran), maka itu menjadi catatan tebal, bukan lagi catatan biasa. Harus di atas 50 Persen. Di tangan tim ad hoc inilah semua digodok," sambung Idris.

Muhammad Idris, pria yang resmi menduduki jabatan Sekprov Sulawesi Barat sejak 13 November 2018 itu menambahkan, apapun hasilnya dari tim ad hoc tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik. Termasuk menyiapkan kader-kader birokrat berikutnya.

"Makanya eselon III itu atau administrator kita juga evaluasi. Dari kaca mata assessment di situ ada sembilan indikator, termasuk manajerial dan struktural. Dari situ baru kita lihat mana yang bagus kinerjanya. Itu yang dipersiapkan. Begitu ada yang keluar, maka kita sudah punya orang untuk masuk," tutup Muhammad Idris.

Lakukan Mutasi, Segera !

DPRD Sulawesi Barat mendukung segala upaya penyegaran birokrasi yang dilakukan secara objektif dan profesional. Termasuk dengan melalui berlapis pertimbangan yang matang. Hal itu disampailan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad.

Politisi Partai Demokrat itu bahkan meminta agar gerbong mutasi sudah harus digerakkan paling tidak di bulan Oktober tahun ini. Salah satu pertimbangannya, kata Syamsul, mutasi yang disegerakan bakal berdampak positif pada proses perencanaan APBD tahun 2023.

"Jadi alangkah bagusnya kalau yang terlibat dalam perencanaan, itu juga terlibat dalam pelaksanaan nanti," kata Syamsul Samad.

DPRD, masih oleh Syamsul, tak ingin lagi mendengar istilah 'orang baru' di OPD tertentu. Ia pun mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur, Akmal Malik dengan melakukan penyegaran di internal birokrasinya. Penting, agar lebih maksimal lagi dalam hal pengelolaan pemerintahan.

"Apalagi sudah dilakukan assessment. Jadi lewat hasil assessment itulah yang menjadi tolak ukurnya mengevaluasi. Termasuk masukan DPRD Sulbar," pungkas Syamsul Samad. (*/Naf)