MAMUJU--Puas berorasi di smpang empat lapangan Ahmad Kirang Mamuju, puluhan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang tergabung dari DPD dan PC Muhammadiyah Se-Sulawesi Barat melanjutkan aksinya di DPRD Sulawesi Barat, Selasa (13/09).

Menyoal kebijakan pemerintah pusat tentang penyesuaian harga BBM jenis pertalite jadi isu utama yang diusung oleh massa aksi yang dikomandoi koordinator lapangan Rezky Wardani itu. setidaknya ada enam poin utama yang menjadi tuntutan IMM dalam aksinya; menolak keras menaikkan harga BBM, mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok yang mencekik ekonomi kerakyatan pada kondisi Covid-19 yang belum usai.

Meminta pemerintah untuk menunda pembangunan IKN yang tidak mendesak, serta memilih anggaran IKN untuk subsidi BBM. Kenaikan harga BBM tidak disertai solusi yang tepat yang mempersulit perkembangan UMKM yang menjadi kekuatan utama ekonomi kerakyatan. Serta meminta pemerintah untuk menaikkan UMR Sulawesi Barat demi meringankan beban rakyat pasca kenaikan harga BBM.

Kesal, karena hingga sakit tak ada Anggota DPRD Sulawesi Barat yang menerima massa aksi, puluhan mahasiswa itu pun memasuki ruang rapat paripurna sekaligus sebagai simbol bahwa mereka telah menyegel gedung sementara DPRD Sulawesi Barat itu. Hingga Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi akhirnya menemui puluhan mahasiswa dari DPD dan PC Muhammadiyah Se-Sulawesi Barat hari itu.

'Ini Suara Masyarakat'

Suraidah, politisi cantik Partai Demokrat itu memang baru tiba dari agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Mamasa. Setelah sempat makan bersama dengan para massa aksi, Suraidah pun secara resmi menerima tuntutan dari para mahasiswa tersebut.

Secara tegas, Suraidah pun menolak kebijakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat tersebut. Menaikkan harga BBM jenis pertalite, kata Suraidah, telah berdampak pada ikut naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Sebuah kondisi yang jelas-jelas hanya merugikan masyarakat.

"Saya harus bisa menyuarakan sebagian besar suara dan rintihan masyarakat Sulbar yang mengekuh akibat kenaikan harga BBM ini. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran ikut naik akibat kenaikan harga BBM," keluh Suraidah Suhardi.

Ia pun bakal membawa rekomendasi resmi dari DPRD Sulawesi Barat terkait mayoritas suara masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut ke DPR RI. Terlebih, sambung Suraidah, harga minyak dunia yang cenderung turun mestinya diikuti dengan kian terjangkaunya harga BBM oleh masyarakat.

"Saya sisa menunggu narasinya dari teman-teman sekretariat DPRD. Akan saya bawa ke DPR RI, bahwa ini adalah suara dari daerah. Bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju akan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM itu. Besok saya akan berangkat ke Jakarta," tegas Suraidah Suhardi.

Pemerintah mestinya berhemat dengan mengurangi anggaran untuk proyek-proyek besar, termasuk IKN. Bukan malah memangkas subsidi untuk rakyat luas.

Begitu isu utama yang disuarakan oleh massa aliansi di Mamuju yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sehari sebelumnya. Di tengah kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah dituntut tidak menambah beban rakyat kecil.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Syamsuddin menegaskan, elemen pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Barat akan terus turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kecuali kampus yang diintervensi oleh pihak tertentu sehingga enggan menurunkan mahasiswanya. Syamsuddin, Senin (12/09).

PMII bersama sejumlah lembaga lain yang ada di Mamuju menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Baginya, kebijakan tersebut hanya akan berdampak pada melonjaknya harga-harga kebutuhan lain di daerah. Massa aksi terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan dan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat Bergerak. 

Selain berorasi, massa juga menyuarakan tuntutan melalui spanduk, pataka dan selebaran.
Diantaranya, menuntut agar pemerintah membatalkan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Dana pembangunan itu seharusnya digunakan untuk subsidi BBM yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

"Segera turunkan harga BBM, dan stabilkan seluruh harga barang dan jasa yang naik akibat dari efek domino kebijakan BBM," tegas Syamsuddin, menekankan tuntutan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat Bergerak.

Pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi rakyat kecil atas kebijakan pemerintah yang dinilai hanya membuat masyarakat kewalahan. Utamanya di daerah-daerah.

"Ketika pemerintah masih cuek terhadap kritikan yang kami lontarkan, maka kami dari mahasiswa akan mengutuk pemerintah dengan mosi tidak lagi percaya kepada pemerintah. Karena mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi di bandingkan kepentingan masyarakat kecil yang terdampak dengan naiknya harga BBM bersubsidi," terang Syamsuddin.

Menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi juga disuarakan oleh para mahasiswa di Kabupaten Polman beberapa hari sebelumnya. Tak hanya dari kalangan mahasiswa saja, sejumlah peserta yang mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Polman juga datang dari usia sekolah. (*/Naf)