JAKARTA--Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik resmi dilantik dan diambil sumpah dan janji jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (12/05). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memimpin langsung proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan Akmal Malik beserta empat nama lainnya sebagai Pj Gubernur Papua Barat, Banten, Bangka Belitung dan Gorontalo.

Mantan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, serta Sekda Sulawesi Barat, Muhammad Idris turut hadir pada agenda tersebut. Dihubungi WACANA.Info, Suraidah mengaku sempat berdiskusi dengan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik usai dilantik.

"Pj Gubernur ini akan ke Sulbar tanggal 18 (Mei 2022), setelah menyelesaikan beberapa hal di Jakarta baru beliau bertandang ke Sulbar," ungkap Suraidah.

Politisi cantik Partai Demokrat itu menilai, sosok Akmal adalah figur yang cukup humble. Setidaknya, nilai tersebut yang didapat Suraidah selama mengenal seorang Akmal Malik.

"Beliau sosok yang baik, welcome dengan siapa saja. Saya memang bersama Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dulu sering konsultasi dengan Beliau di Dirjen Otda," sambung dia.

"Beliau juga menyampaikan 'tolong bantu saya yah'. Artinya, beliau menyadari bahwa tidak bisa bekerja sendiri," demikian Suraidah Suhardi.

Tito Karnavian: Percepat Realisasi APBD !

Arahan Mendagri, Tito Karnavian. (Foto/Screenshoot Youtube Kemendagri)

Lima nama, termasuk Akmal Malik yang telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur untuk lima Provinsi tersebut merupakan amanah, kehendak dari Yang Maha Kuasa. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, dalam menentukan lima nama Pj Gubernur didahului dengan serangkaian mekanisme sesuai aturan yang berlaku.

Dalam sambutannya usai pelantikan, Tito mengatakan, selain mempertimbangkan syarat formil, dalam menentukan figur Pj Gubernur, pihaknya pun begitu memberi ruang untuk setiap masukan dari masyarakat. Yang selanjutnya nama-nama tersebut diusulkan ke Presiden.

"Lalu usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Beliau melaksanakan sidang yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Diikuti oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara. Jadi terjadi mekanisme yang cukup demokratus dalam sidang tersebut. Dari hasil penilaian sidang, bapak-bapak yang terpilih," kata Tito di hadapan lima Pj Gubernur yang baru dilantik.

Masih oleh Tito, sesuai Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, seorang Pj bertugas paling lama satu satu tahun. Dapat diperpanjang, dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. 

"Oleh karena itu akan dilakukan mekanisme evaluasi sesuai Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Para Pj wajib untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban per tiga bulan sekali kepada Bapalk Presiden melalui Mendagri," sambung Tito dalam seremoni pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan lima Pj Gubernur yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri.

Tito Karnavian, mantan Kapolri itu berharap agar para Pj yang baru saja dilantik dapat menunjukkan komitmennya utamanya dalam menjaga stabilitas politik pemerintaan dan keamanan. Kata dia, tanpa stabilitas, semua program yang dipikirkan dan direncanakan akan sangat sulit terealisasi.

"Tapi ketika politik stabil di daerah, pemerintahan berlangsung baik dan kemanan juga terjaga, maka akan mudah mengesekusi program. Ada beberapa program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Seperti penangan pandemi, jangan lengah. Lalu program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dengan salah satunya mempercepat realisasi belanja APBD. Di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing, juga untuk menstimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta, maka belanja ABD tidak akan melompat, tidak akan bisa berjalan mulus dan lancar," urai Tito.

"Kita juga harapkan agar bapak-bapak bisa melakukan komunikasi yang baik ke pemerintah pusat, program-program pemerintah pusat yang diatensi tolong juga itu didukung. Program strategis nasional tolong didukung. Lalu melakukan komunikasi ke samping, terutama dengan Fokorpimda. Pimpinan kepolisian, pimpinan TNI, kejaksaan, dengan DPRD juga bangun hubungan yang baik," simpul Tito Karnavian. (Naf/A)