MAMUJU--Pemerintah daerah jadi 'pemilik' setiap potensi destinasi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat 'hanya' mengabil peran sebagai fasilitator untuk segala potensi destinasi pariwisata yang dimaksud.

Di titik ini, peran pemerintah daerah sangatlah vital. Sebagai pemilik dari potensi yang dimaksud, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dituntut untuk menunjukkan keberpihakannya dalam setiap upaya pengembangan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan akademisi Politeknik Pariwisata Makassar, Dr Farid Said. Hadir dalam FGD kemitraan pariwisata tahun 2022, Farid menjelaskan, Kepala Daerah dalam konteks pengembangan potensi destinasi wisata di masing-masing daerah bisa dianalogikan sebagai owner atau CEO.

"Kan pemiliknya destinasi ini kan daerah. Kementerian itu sekadar memfasilitasi. Pemilik itu ada di daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini. Karena mereka adalah pemilik, namanya juga pemilik, owner kan. Kalau owner itu berarti ada rasa memilikinya tinggi. Lalu yang kedua adalah mau mengembangkan potensi destinasi itu," ujar Dr Farid Said dalam FGD yang diinisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (2/03).

Dr Farid Said. (Foto/Istimewa)

Masih oleh Farid Said, sudah tak kontekstual lagi untuk membincang potensi destinasi pariwisata di suatu daerah per hari ini. Di tengah kian cepatnya putaran zaman, pemerintah daerah sudah harus bergerak maju, meninggalkan diskusi tentang potensi. 

Yang jauh lebih urgen untuk didiskusikan, sekaligus diwujudkan saat ini adalah adanya progres dari sekadar potensi destinasi ke sesuatu yang bersifat eksis. Pemerintah daerah, kata Farid Said, dituntut untuk lebih fokus lagi dalam mewujudkan progres tersebut. Tak mesti banyak, cukup dua atau tiga destinasi wisata saja.

"Sudah, kita tinggalkan potensi. Sudah masanya kita tinggalkan potensi karena harus kita bergerak mengelolanya menjadi eksisting. Supaya dia betul-betul terwujud. Dana harus fokus, tidak perlu kita buat banyak-bayak daya tarik wisata itu, tidak perlu. Cukup dua atau tiga saja, tapi fokus. Anggaran diplot sampai tiga atau lima tahun, dan semua OPD terlibat, Insya Allah jalan itu barang. Dari pada model kita serampangan. Di sana dibantu, di sini sedikit, di sana sedikit. Akhirnya tidak ada yang jadi," beber Dr Farid Said pada agenda yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Barat itu. 

Dalam merealisasikan harapan itu, peran CEO atau owner, dalam hal ini keberpihakan seorang kepala daerah amat sangat dibutuhkan. Di tengah serba keterbatasan yang tentu adanya, semua pihak pun wajib terlibat untuk mewujudkannya.

"Apakah itu masalah anggaran dan sebagainya. Sebab untuk mendapatkan daya tarik wisata yang bagus, kan butuh anggaran, butuh komitmen dari pihak lain, termasuk investior dan sebagainya. Ini yang harus dilalukan. Kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat sendiri," pungkas Dr Farid Said.

Yundini Husni Djamaluddin Nahkodai BPPD Sulbar

BPPD Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terbentuk. Yundini Husni Djamaluddin, putri penyair kenamaan sekaligus salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Husni Djalamuddin didaulat untuk menahkodai BPPD Sulawesi Barat.

Kolaborasi serta sinergitas jadi kunci utama dalam mengembangkan sektor kepariwisataan di Sulawesi Barat. Kata Yundini, semua elemen masyarakat pun mesti terlibat aktif. Hanya dengan berkolaborasi dan tetap menjaga sinergitas, kontribusi positif bagi daerah di sektor pariwisata itu dapat direalisasikan.

"Pemerintah, eksekutif dan legislatifnya, kalangan usaha, termasuk masyarakat harus bersatu. Kita sudah setahun lebih pasca gempa, termasuk pandemi, masa mau lihat ke belakang terus. Kalau mau maju kita harus terus bergerak. Seluruh elemen, legislatifnya, eksekutifnya, masyarakatnya, itu benar-benar harus bersatu. Punya komitmen yang sama. Keberpihakan, itu yang penting. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita semualah yang harus saling menguatkan," urai Yundini.

Sulawesi Barat, sambung Yundini, masih diselimuti oleh ragam persoalan. Kian berat persoalan itu setelah badai pandemi Covid-19, serta guncangan gempa bumi yang terjadi satu tahun yang lalu. Kondisi yang menuntut semua pihak agar tetap berada dalam satu semangat yang sama, berkontribusi positif bagi daerah.

Yundini Husni Djamaluddin. (Foto/Manaf Harmay)

"Siapapun itu punya tugas untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan yang saat masih kita rasakan oleh karena pandemi dan juga musibah kemarin. Sadar kah kita bahwa saat ini kita sedang dalam sitiasi yang gelap. Semua pihak punya kewajiban untuk membawa pelita. Kalau semua elemen sadar akan hal itu, kita semua juga yang akan terang kembali," urai perempuan yang juga Ketua Indonesia-Bahrain Business & Friendship Society Counterpart Tim itu.

Di masa yang akan datang, BPPD, kata Yundini, akan terus membangun komunikasi untuk kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita memajukan sektor pariwisata di Sulawesi Barat. Hal tersebut harus segera dilakukan demi merebut dua momentum besar yang telah terpampang nyata di depan mata. 

Pemerintah pusat yang sedang menyusun road map mengubah Covid-19 dari pandemi menjadi endemik, serta penetapan Ibu Kota Negara (IKN) yang letaknya terbilang dekat dengan Sulawesi Barat harus dilihat sebagai dua momentum yang sayang jika dilewatkan begitu saja.

"Jangan lagi orang dari luar yang mengambil dan memanfaatkan momentum itu. Dua timing itu yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai orang lain yang memnanfaatkan situasi tersebut. Target utama dari BPPD ini adalah membuat citra pariwisata Sulbar. Pariwisata adalah etalase provinsi, Jadi kita bicaranya tak terbatas destinasi saja. Banyak hal yang akan kita dorong, sebut saja tentang besarnya potensi kopi dari Sulbar," pungkas Yundini Husni Djamaluddin.

Menciptakan Segmentasi Pariwisata di Sulbar

Sejumlah destinasi pariwisata di Sulawesi Barat terus diperkenalkan ke publik. Harapannya jelas, bagaimana agar angka kunjungan wisatawan ke Sulawesi Barat dapat didongkrak. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Farid Wajdi menyebut, pengelolaan destinasi pariwisata jadi poin yang wajib diperhatikan secara serius.

Pengelolaan destinasi yang dimaksud, kata Farid, misalnya tentang bagaimana keamanannya, seperti apa komitmen pengelola destinasi untuk memenuhi pronsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability). 

"Pengelolaan destinasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Artinya memang ada banyak faktor yang mesti diperhatikan dalam hal pengembangan destinasi pariwisata. Kalau ini tidak kita keroyok secara kongkrit, itu juga akan repot nantinya," ucap Farid Wajdi.

Menciptakan segmentasi pemasaran untuk setiap destinasi pariwisata, juga jadi hal yang sedang digenjot. Hal itu, sambung Farid, merupakan salah satu opsi untuk memaksimalkan angka kunjungan wisatawan di Sulawesi Barat. Minimal wisatawan lokal sendiri.

FGD Kemitraan Pariwisata Tahun 2022. (Foto/Manaf Harmay)

"Kita pasarkan secara tersegmentasi. Utamanya di masa pandemi dan pasca bencana. Misalnya Tondok Bakaru (Kabupaten Mamasa) yang masuk dalam segmen wisata alam. Atau di Majene yang kita segmentasikan ke dalam wisata budaya. Bagaimana merangsang anak usia sekolah untuk lebih banyak mengetahui budaya yang ada di sana. Apalagi musuem juga tersedia di sana. Sisa perlu dilakukan sedikit pembenahan di museum tersebut," tutur Farid Wajdi.

Terpisah, Kabid kelembagaan, kemitraan pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Yusuf Anwar mengaku optimis dengan segara potensi destinasi pariwisata yang membentang di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kolaborasi dan sinergitas yang berjalan optimal dengan sejumlah pihak, bukan tidak mungkin bakal jadi penyebab berkembangnya sektor pariwisata di provinsi ke-33 ini.

"Tidak usah berhitung dulu wisatawan dari luar negeri, karena situasi pandemi yang memang belum bisa kita kontrol sepenuhnya. Apalagi Sulbar ini terbilang baru kita rintis lagi pasca musibah gempa bumi yang terjadi setahun lalu," ucap Yusuf Anwar, pria yang baru menjabat sebulan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat itu.

Terbentuknya BPPD Sulawesi Barat diharapkan dapat membawa angin segar dalam setiap ikhtiar meningkatkan sektor pariwisata di daerah. Menurut Yusuf Anwar, dengan sinergitas, koodinasi tanpa henti, serta kerja-kerja kolaboratif diantara banyak pihak, Sulawesi Barat dengan ragam potensin destinasi wisatanya dapat benar-benar memberi kontribusi yang nyata pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga apa yang menjadi program kerja BPPD ini dapat bersinergi, berkoordinasi, kolaboratif dan inovatif dalam berbagai bidang kepariwisataan sehingga apa yang menjadi visi misi BPPV itu bisa tercapai. Demkikian pula terealisasinya pengingkatan jumlah wisatawan di Sulbar yang bakal memicu peningkatan income atau PAD kita," tutup Yusuf Anwar. (ADV)