MAMUJU--Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang, praktisi hukum, Dr Rahmat Idrus serta pemimpin redaksi harian Sulbar Express, Chaerul Marpan jadi tiga narasumber utama dalam forum diskusi yang diinisiasi DPD Geridra Sulawesi Barat, akhir pekan kemarin.

Muhammad Ashar, bendahara DPD Gerindra Sulawesi Barat menyebut, agenda yang digelar di salah satu Warkop di kota Mamuju itu jadi upaya partai besutan Prabowo Subianto dalam memberi pendidikan politik ke masyarakat. Dalam keterangannya, Ashar menyebut, pendidikan politik hendaknya jadi gerakan tanpa henti yang dilakukan oleh setiap partai utamanya dalam menghadapi momentum politik di tahun 2024 mendatang.

Diskusi yang turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa tersebut mengangkat tema 'politik berbudaya'. Kata Ashar, Gerindra ingin jadi yang terdepan dalam hal mewujudkan praktek politik dengan senantiasa menunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada.

"Sebab kami melihat, nilai luhur budaya kita mulai luntur di tengah praktek politik yang dipetontonkan selama ini. Kami tak ingin kondisi tersebut semakin menjadi-jadi, apalagi di momentum politik tahun 2024 nanti," beber Muhammad Ashar.

Sebagai salah satu pilar utama penyangga demokrasi, partai politik hendaknya lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Bukan dengan menghalalkan segala cara, tapi bagaimana memberi edukasi ke masyarakat sesuai dengan idiologi masing-masing partai.

"Itulah tugas utama partai, bagaimana membasis ke masyarakat. Bagaimana visi misi yang diusung partai itu bisa benar-benar sampai ke masyarakat. Buka dengan menghalalkan segala cara," ucap Dr Rahmat idrus.

Kata Rahmat, partai politik idealnya menjadikan ide dan gagasan serta visi misinya sebagai jualan utama dalam mendekatkan diri ke masyatakat. Bukan dengan praktek politik uang atau saling tebnar kebencian yang begitu jelas bertentangan dengan nilai luhur budaya lokal.

Diskusi Politik yang Digelar DPD Gerindra Sulbar. (Foto/Istimewa)

"Bagaimana agar upaya pendidikan politik itu semakin dikuatkan oleh Parpol. Hal itu pun sekaligus jadi salah satu opsi penting dalam hal menghindari praktek-praktek yang tidak sesuai aturan. Tidak sesuai dengan nilai budaya kita. Peran parpol kenapa sangat penting ?, sebab sajian utama dalam tiap pelaksanaan momentum politik itu justru datang dari Parpol. Makanya kenapa Parpol mesti senantiasa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," pungkas Dr Rahmat Idrus.

Wujudkan Politik Berbudaya, Tanggung Jawab Semua Pihak

Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang menilai, semua pihak mesti ambil bagian dalam upaya mewujudkan politik berbudaya khususnya di Sulawesi Barat. Momentum politik tahun 2024 yang telah di depan mata, kata Hamdan, harus jadi peristiwa politik yang mampu melegitimasi cita-cita tersebut.

"Semua pihak harus bertanggung jawab, bukan cuma oleh Parpol, bukan cuma penyelenggara saja. Masyarakat juga mesti ikut ambil bagian. Kebiasaan menerima atau bahkan meminta imbalan yang sering terjadi dalam setiap momentum politik jika terus dilakukan, jangan harap demokrasi kita akan baik. Budaya menerima atau bahkan meminta itu sangat menciderai demokrasi yang telah lama kita perjuangkan. Jangan sampai justru masyarakat sendiri yang bikin pejabat kita terjerumus ke dalam kasus-kasus korupsi," urai Hamdan Dangkang.

Manfaatkan Sosial Media

Mewujudkan politik berbudaya wajib melibatkan semua pihak juga disuarakan pimpinan redaksi harian Sulbar Expres, Chaerul Marpan. Ragam praktek haram dalam setiap momentum politik, menurut Chaerul, nyaris tak bakal membaik tanpa keterlibatan semua pihak.

"Untuk kita tidak secara bersama-sama memperbaiki keadaan ini. Bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja. Saya kira ini semua harusnya jadi tanggung jawab kita bersama. Bisa kita lakukan dengan memanfaatkan era digitalisasi seperti sekarang ini. Kalau bukan kita semua yang bergerak, yang melakukan pencerahan mulai dari langkah paling kecil sekalipun, kita akan tetap ada di arus perpolitikan yang norak ini," pungkas Chaerul Marpan. (ADV)