MAMUJU--Pariwisata merupakan sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan terhadap perekonomian suatu daerah. 

Berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata. Misalnya, sektor
pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat ?. Sudahkah ia telah menjadi salah satu segmen utama penggerak ekonomi daerah ?.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim menilai, belum terlihat satu hal positif apapun dari sektor pariwisata di daerah. Kerja-kerja yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, menurut Rahim, belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan untuk kemudian dapat dibanggakan.

"Kita bisa melihat dan menilai sektor pariwisata kita yang dari dulu sampai sekarang tidak ada capaian yang menggembirakan," beber Abdul Rahim kepada WACANA.Info, Rabu (26/01).

Rahim yang politisi Partai NasDem itu menambahkan, mestinya, dengan potensi wisata yang tersebar di enam Kabupaten di Sulawesi Barat, Dinas Parawisata sudah mampu melakukan intervensi kebijakan yang serius. Pentung, untuk mendorong daerah menjadi destinasi parawisata yang sustainable. 

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. (Foto/Istimewa)

"Secara konsepsi Nasional, sektor Pariwisata menjadi salah satu primadona dalam upaya menyehatkan Pendapatan Asli di Daerah. (Tapi) mereka (Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat) tidak bekerja berdasarkan kerangka visi yang jelas. Tetapi apa yang muncul di pikirannya," keluh Rahim.

Event sandeq race yang hari ini seperti mati suri, menurut Rahim, jadi salah satu bukti betapa manajemen sektor pariwisata di Sulawesi Barat masih berada di bawah standar. Padahal, sandeq race sendiri telah masuk dalam kalender resmi even pariwisata nasional.

"(Atau) coba lihat Mamasa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan parawisata dan menghubungkan Toraja. Sampai sekarang tidak ada perkembangan atau kamajuan sama sekali. Itu karena Dinas Pariwisata Sulbar tidak tahu mau melakukan apa," tegas dia.

"Nggak paham tentang peta jalan pembangunan, tourism destination branding," pungkas Abdul Rahim.

Apa yang menjadi penilaian Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat di atas mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Farid Wajdi. Adu argumen tentang sektor pariwisata pun tersaji.

Dihubungi via Whatsapp, Farid menguraikan, DPRD memang mengemban fungsi sebagai pengawas dan budgeting. Pengawas jalannya pembangunan. Salah satu dimensi pengawasan adalah memberikan kritik terhadap indikator capaian di pariwisata.

"Lalu indikator ini memiliki alat ukur yang terhubung dengan capaiannya, terkait efesiensi, efektivitas dan penggunaan anggaran yang teralokasi," Farid mengawali tanggapannya.

Farid mengungkapkan, pihaknya selama ini telah memfokuskan perhatian untuk pengembangan sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Mamasa. Buktinya, Desa Tondok Bakaru di 'bumi kondosapata' itu kini telah berhasil masuk ke dalam 300 desa wisata terbaik di Indonesia.

"Tentang intervensi Dinas Pariwisata provinsi ke daerah, hal itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Konsep pengembangan pariwisata yang kami jalankan juga semua berdasarkan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah) dan Pergub tentang pembangunan kepariwisataan," sambungnya.

Kadis Pariwisata Provinsi Sulbar, Farid Wajdi. (Foto/Istimewa)

Maksimalisasi pengembangan sektor pariwisata yang dinilai belum maksimal itu, kata Farid, banyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Sebut saja dikarenakan konsep pengembangan berupa rancangan pengembangan obyek setiap daerah yang belum optimal.

"Termasuk budget yang dialokasikan sangat minim, karena budget yang ada selama ini merupakam kombinasi dari pokok pikiran Anggota DPRD. Sementara pokok pikiran itu menyasar pada elektoral setiap anggota DPRD," ungkapnya.

Badai pandemi yang tak kunjung reda sejak beberapa tahun terakhir juga jadi hambatan pertumbuhan sektor pariwisata Sulawesi Barat. Pelaksanaan even sandeq race pun terkena imbasnya.

"Komunitas seni sudah mulai bergeliat dengan porto folio even dengan pelibatan lima unsur; kolaboratif, komunitas, digital,  Ekraf (ekonomi kreatif) dan penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability). Termasuk hasil ekonomi kreatif sureq Marasa. Termasuk penguatan kelembagaan seperti Asita (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), himpunan pramuwisata Indonesia, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah), dan lain sebagainya. itu semua adalah capaian selama Dinas Pariwisata di rentang waktu 2018 sampai 2022. Sisa support dan tetesan anggaran," terang Farid.

Motif tenun sureq marasa bahkan telah sampai ke tangan Menkominfo, Johnny G Plate. Itu setelah Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bekesempatan bertemu langsung dengan sang menteri, lalu memberi cideramata berupa tenun sureq marasa; salah satu hasil bidang Ekraf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat itu. 

Cideramata Sureq Marasa dari Gubernur Sulbar ke Menkominfo. (Foto/Istimewa)

"Ini salah satu upaya pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Ekraf yang berbasis pada kearifan lokal, khususnya tenun saqbe Mandar. Hanya memang masih perlu kepedulian dan pemihakan sektor terkait," demikian Farid Wajdi. (Naf/A)