Mau Sampai Kapan Mereka Tinggal di Tenda Pengungsian ?

Wacana.info
115 Kepala Keluarga dari Dusun Aholeang dan Dusun Rui, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Masih Mendiami Tenda-Tenda Pengungsian. Kondisi yang Berlangsung Sejak Setahun Terakhir. (Foto/Manaf Harmay)

MALUNDA--Sudah sejak setahun sejak musibah gempa bumi mengguncang Majene dan Mamuju pertengahan Januari 2021 yang lalu. Ratusan kepala keluarga di dua dusun yang ada di desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Majene masih menetap di tenda-tenda pengungsian. 

Sebanyak 115 kepala keluarga, warga dusun Aholeang dan dusun Rui, Desa Mekkatta hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang terletak di dusun Alle alle, Desa Mekkatta. Memilih untuk stay di tenda pengungsian, bukan karena mereka nyaman di sana. Warga di dua dusun tersebut harus bertahan dalam kondisi yang telah berlangsung selama setahun itu lantaran mereka tak lagi punya tempat tinggal.

Bekas Longsoran Bukit yang Menenggelamkan Sebagian Lahan Milik Warga di Dusun Aholeang. (Foto/Manaf Harmay)

Gempa bumi bermagnitodo 6,2 tahun lalu bikin warga yang mendiami Dusun Aholeang dan Dusun Rui harus dievakuasi. Kondisi geografis di dua dusun itu sama sekali tak lagi aman untuk didiami. Jadilah rumah-rumah penduduk di dua dusun tersebut kini layaknya kota mati.

Yang ada hanya sisa-sisa bangunan rumah, berikut puing-puing reruntuhan akibat dahsyatnya guncangan. Tak lagi ada aktivitas di sana, kecuali sebagian warga yang sesekali mengambil puing-puing bangunan yang dianggap masih bisa dimanfaatkan.

"Sekarang seluruh warga di dua dusun ini sudah dievakuasi ke Dusun Alle alle Pak. Di sana mereka dievakuasi, dan masih menempati tenda-tenda pengungsian sejak setahun terakhir. Warga kalau misalnya ke Aholeang atau ke Rui, itu paling hanya untuk membersihkan puing rumah yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan. Atau sekadar mengecek lahan perkebunannya," beber Fahri, salah seorang relawan yang hingga kini masih melakukan pendampingan kepada ratusan warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui, Rabu (19/01).

Permukiman Warga di Dusun Aholeang. Rumah-Rumah yang Kini Tak Lagi Ditinggali Penghuninya. (Foto/Manaf Harmay)

Kondisi di tempat pengungsian yang didiami oleh 115 kepala keluarga tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Tenda-tenda darurat yang didiami warga tersebut berdiri di kawasan perkebunan sawit. Fasilitas umum, misalnya sekolah masih bersifat darurat.

"Pasokan listrik juga masih kurang Pak. Termasuk ketersediaan air bersih, yang menurut kami belum begitu maksimal. Bayangkan warga di sini harus menjalani kondisi seperti ini sejak setahun terakhir," sambung Fahri, pria mahasiswa Universitas Islam Makassar itu.

Kata Fahri, belum ada kejelasan dari pemerintah soal kapan hunian tetap bagi ratusan warga itu tersedia. Meski lahan seluas 1,8 Hektar telah dibebaskan yang diproyeksi bakal jadi permukiman baru bagi warga di dua dusun tersebut.

Kondisi Sekolah Dasar Darurat di Tengah Pengungsian Warga. (Foto/Manaf Harmay)

Dana stimulan dari pemerintah pusat sebagai bentuk bantuan bagi rumah warga yang terdampak gempa bumi hingga saat ini belum satu rupiah pun sampai ke warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui. Masuk tahap II, begitu penjelasan dari pemerintah Kabupaten Majene yang diperoleh Fahri.

"Hanya saja, BPBD Majene belum bisa memastikan soal kapan bantuan dana stimulan tahap II itu akan turun. Padahal di tempat-tempat lain, dana stimulan tersebut sudah dapat dinikmati. Miris ini, karena kalau kita melihat kondisi warga di sini, justru warga di sini yang perlu mendapat prioritas bantuan dari pemerintah," keluh Fahri.

"Termasuk kejelasan tentang kapan hunian tetap itu berdiri. Padahal lahan telah tersedia dan sudah dibebaskan. Sudah berapa kali kami mengkomunikasikan itu ke pemerintah kabupaten, hanya memang belum ada kejelasan tentang kebutuhan mendesak dari warga di dua dusun ini. Sampai kapan mereka harus hidup di tenda pengungsian Pak," begitu kata Fahri.

Lebih Serius Lah, Wahai Pemerintah !

Upaya untuk memberi solusi atas kondisi yang dihadapi warga di dua dusun di atas sesungguhnya telah digenjot sejak jauh hari. Pertengahan November 2021 yang lalu, anggota Komisi VIII DPR RI, Arwan Aras dalam kesempatannya berdiskusi dengan Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Majene telah mendesak agar pemerintah daerah segera memberi jawaban atas beberapa hal mendasar yang dibutuhkan oleh ratusan warga Aholeang dan Rui.

Memberi kejelasan soal lahan permukiman baru termasuk kepastian soal ketersediaan hunian tetap bagi para pengungsi. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Memastikan dana stimulan bagi pengungsi untuk disegerakan. Tiga poin yang jadi poin utama yang didorong Arwan saat berdiskusi dengan Bupati berikut jajaran pemerintah Kabupaten Majene Novemer tahun lalu.

"Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih serius lagi dalam menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat di Aholeang dan Rui itu. Kasihan warga kita yang sudah sejak setahun masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Sementara sebagian besar warga lain hari ini sudah bisa merasakan bantuan dari pemerintah," ucap Arwan dalam keterangannya kepada WACANA.Info, Kamis (20/01).

Arwan Aras saat Berdiskusi dengan Bupati serta Jajaran Pemkab Majene Pertengahan November 2021 yang Lalu. (Foto/Ikhwan Wahid)

Arwan menegaskan, pemerintah daerah hendaknya memperlihatkan empatinya. Membuktikannya dengan kebijakan yang pro terhadap para korban gempa yang saat ini masih harus menjalani hidup dengan serba keterbatasan. Ia pun berharap, poin-poin yang menjadi catatannya dalam koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Majene agar segera ditindaklanjuti. 

"Utamanya agar ketersediaan hunian tetap bagi warga itu bisa segera direalisasikan. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Sampai kapan harus berharap pada bantuan pemerintah pusat. Mau sampai berapa lagi warga kita itu harus bertahan di tenda-tenda darurat," demikian Arwan Aras.

Pemerintah Daerah Ngapain Aja 

Sudah sejak sepekan terakhir, kendaraan taktis lapangan milik Kementerian Sosial hilir mudik di pusat pengungsian tempat ratusan warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui menetap. Sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial kembali diturunkan khusus bagi pengungsi di dua dusun tersebut.

Saat ini telah berdiri dua tenda berukuran besar bantuan Kementerian Sosial, fasilitas sanitasi, termasuk ragam kebutuhan anak usia sekolah diberikan kepada para pengusi. Kabarnya, selimut, bantal serta alas tidur kini sedang dalam proses pengiriman bersama sejumlah unit tenda keluarga. Semunya merupakan bantuan dari Kementerian Sosial.

Tenda Darurat Bantuan Kemensos Berdiri di Tengah Kawasan Pengungsian. (Foto/Manaf Harmay)

Kepala BPBD Majene, Ilhamsyah mengaku, pihaknya belum dapat memastikan kapan dana stimulan tahap II itu bakal turun. Pihaknya sekadar menuntaskan proses pendataan warga korban gempa bumi yang belum terakomodir dalam data bantuan dana stimulan tahap I.

"Termasuk untuk warga yang ada di Aholeang dan Rui itu. Mereka masuk dalam tahap II. Yang jelas, kami sudah kirim datanya, selanjutnya akan direview oleh Apip dari BNPB. Nanti akan ada tim yang turun untuk memastikan validitas datanya. Soal kapan terealisasi, kami belum bisa memberi jawaban pastinya," kata Ilhamsyah yang dihubungi via sambungan telepon.

Masih oleh Ilhamsyah, akan ada 50 unit hunian tetap yang diperuntukkan bagi para pengungsi di dua dusun itu. Semunya merupakan bantuan dari CSR Bank Sulselbar. Bantuan yang menurut Ihamsyah bisa hadir berkat koordinasi yang intens antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi dengan BPBD Kabupaten Majene.

"Ada 10 unit yang sementara dibangun. Selebihnya lagi belum bisa kami pasatikan kapan akan dibangun. Sebab yang lebih berwenang menjawabnya itu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat," cetusnya.

Pemerintah Kabupaten Majene, kata Ilhamsyah, juga sedang mengupayakan penambahan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi para pengungsi. Itu sesuai dengan koordinasi yang begitu intens yang dilakukan pemerintah Kabupaten Majene dengan pihak PLN.

"Untuk listrik, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati bersama pihak PLN. Itu akan ditambah daya listrik bagi warga di sana. Soal kapan hal itu akan direalisasikan, saya kira itu kan butuh biaya juga. Pak Bupati yang lebih bisa menjelaskan hal tersebut," pungkas Ilhamsyah. (Naf/A)